Mahasiswa UII Gandeng Wakil Rektor Tiga Demi Tolak Revisi UU KPK

DSC_0316Jogja, dprd-diy.go.id penundaan revisi UU (Undang-Undang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dilakukan oleh DPR, tidak lantas membuat para pendukung KPK berhenti bersuara. KM (Keluarga Mahasiswa) UII (Universitas Islam Indonesia) beraksi di depan DPRD DIY demi pembatalan revisi UU KPK yang kini telah berada di Badan Legislasi DPR. Puluhan mahasiswa berharap, DPRD DIY akan menyampaikan sikap penolakan revisi UU KPK kepada DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, KM UII menyatakan sikap:

  1. Menolak Revisi UU KPK karena bukan merupakan sebuah urgensi dalam pemberantsan korupsi di Indonesia
  2. Menolak Draft Revisi yang ada di Badan Legislasi sekarang, yang memuat Ketentuan Menerbitkan SP3, Pembatasan tindak pidana korupsi dengan nominal di atas 50 milyar yang dapat ditangani oleh KPK, Pemangkasan Penuntutan KPK dan 12 tahun masa kerja KPK, Pembtasan Perekrutan Penyidik Independent. Dimana hal ini akan berimplikasi kepada pelemahan KPK.
  3. Mempertegas Lex Specialis bagi KPK dengan tetap mengacu pada UU Tipikor sebagai Hukum Acaranya bukan KUHAP
  4. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia masih berada di poin 36 dan belum sampai kepada poin 50 (setengahnya), maka kami menolak RUU KPK masuk dalam Prolegnas Tahun 2016.
  5. Meminta kepada DPRD RI dan Pemerintah untuk melihat keadaan sosiologi masyarakat dan prospek pemberantasan korupsi di Indonesia dalam mengajukan dan merancang RUU tentang Pemberantasan Korupsi.
  6. Meminta kepada Pemerintah dan DPR RI untuk membatalkan Revisi UU KPK, karena penundaan hanya akan menimbulkan bom waktu dan bukanlah suatu jawaban yang terbaik.
  7. Menolak sampai kapanpun apabila kebijakan serta keputusan Pemeirntah dan DPR RI tidak transparan dan mendengar aspirasi publik.

Aksi tersebut mendapatkan perhatian dan apresiasi dari wakil pimpinan DPRD DIY, Dharma Setiawan. Dharma setiawan atas nama pimpinan Fraksi Gerindra, berharap gerakan perjuangan membela rakyat dapat lebih mendukung KPK semakin independen dan kuat. “Kami mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih.” Ujar Dharma Setiawan.

Kesediaan Dharma Setiawan menemui dan mendukung gerakan KM UII, diakui Abdul Jamil Wakil Rektor tiga UII sebagai tindakan yang didasari dari hati nurani. “Kita bersyukur masih ada dewan yang memiliki hati nurani rakyat.” Ungkapnya.

Abdul Jamil juga menuturkan persetujuannya mendukung revisi UU KPK. Namun terhadap revisi UU KPK kali ini ia menolak, karena dinilai melemahkan KPK. Di antara isi revisi KPK yang melemahkan yaitu dibentuknya dewan pengawas yang memiliki sejumlah kewenangan yang dapat menghambat kinerja KPK. Seperti penyadapan dan penyitaan yang harus mengantongi izin dari dewan pengawas.

Selain menggandeng wakil rektor tiga, KM UII turut mengajak alumni Fakultas Hukum UII Daris Purba. Daris Purba menyatakan, perjuangan ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan perjuangannya dulu menuntut demokrasi di era Soeharto. Meski demikian, gerakan pro rakyat harus tetap di perjuangkan. Namun, Daris Purbo menghimbau kepada mahasiswa agar tidak terlena ketika dijamu di istana dan diberi beasiswa oleh pemerintah. “Mahasiswa harus dekat dengan rakyat.”Ungkapnya diirngi sorak semangat menegakkan kebenaran dari para mahasiswa.

Selain berorasi, penandatangan petisi juga dilakukan. Dharma Setiawan diberi kesempatan menjadi yang pertama yang menandatangani petisi, dilanjutkan Abdul Jamil, Daris Purba. KM UII berharap, petisi ini dapat lebih menguatkan bahwa gerakan penolakan revisi UU KPK mendapatkan banyak dukungan(S)

DSC_0358DSC_0369DSC_0381

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*