MAUDUM UMAR AJAK 14 ANGGOTA DPRD LAMPUNG KE DPRD DIY

DSC_0638Kamis (21/5) Drs. Sutata dan Dwi Wahyu Budianto S. Pd, M.Si menerima kunjungan DPRD komisi I Lampung. Dipimpin Maudum Umar, 14 anggota DPRD Lampung beserta ke empat staf pendamping mengutarakan keinginannya berguru tentang pemerintahan dan perizinan.

DPRD komisi I Lampung saat ini tengah menggarap Undang-Undang desa. Yogyakarta dengan keistimewaannya diharapkan dapat menjadi gambaran baik pembentukan Undang-Undang. Hal tersebut diungkapkan Bambang Suryadi di ruang lobi DPRD DIY.

Beberapa permasalahan disampaikan Bambang. Diantaranya permasalahan TV kabel dan pertambangan. “Perizinan langsung ditanggapi oleh BPKPMD” Endar Susilowati menanggapi. Perwakilan Sekda DIY tersebut mengungkapkan tanah kas DIY dulunya tanah karon, sehingga harus mendapatkan izin dari Gubenur (peraturan gubenur/ pergub). Adapun keistimewaan DIY mencakup lima hal. Diantaranya tatacara pengisian jabatan gubenur dan wakil gubenur, kelembagaan, kebudayaan, tata ruang dan pertanahan.

Terkait tv kabel, “Di diy sudah ada Undang-Undang TV kabel.”  Ungkap Suyata dari (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM). Masalah yang ditimbulkanpun tidak ada. Hal tersebut dikarenakan TV kabel masih belum banyak di Yogyakarta. Berbeda dengan maraknya pembangunan hotel.

Dalam dua bulan terakhir aksi menerima dan menolak pembangunan baik hotel atau apartemen kerap terjadi di DPRD DIY. Begitu juga dengan pertambangan.

Adapun perizinan suyata menuturkan perizinan dimulai dengan satu pintu. Ada yang disatukan dengan penanaman modal dan ada yang terpisah.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*