Memantau Tata Kelola Pemerintahan Pemdes Banguntapan

DSC00611Bantul, dprd-diy.go.id – Komisi A DPRD DIY yang dipimpin oleh Eko Suwanto, S.E., M.Si, melakukan kunjungan ke Kelurahan Banguntapan dalam rangka untuk melihat lebih dekat mengenai Tata Kelola Pemerintahan Desa di  Desa Banguntapan, Bantul, Selasa (8/3/2016).  Kunjungan ini diterima oleh Puthut Damarjati, SE, Sekretaris Desa yang saat ini merangkap jabatannya sebagai Lurah sementara. Dalam pertemuan yang dihadiri perangkat-perangkat desa Kelurahan Banguntapan tersebut, Eko menyampaikan beberapa hal yang menjadi maksud dan tujuan kehadiran rombongan.

“Kami ingin melihat dari dekat setelah Komisi A  keliling ke berbagai desa di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo, Sleman mengenai sejauh mana penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Gubernur nomor 112 Tahun 2014”, tegasnya. “Dan sejauhmana praktek pelayanan publik sebagai konsekuensi dari adanya Dana Alokasi Desa dan sejauh mana peran serta masyarakat di dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih baik”, tambahnya. Eko sangat mengharapkan bahwa pemerintah desa Desa Banguntapan di dalam menjalankan pemerintahannya pelaksanaannya telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMD Nasional.

Penerapan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijalankan oleh Kelurahan Banguntapan dengan baik. Hanya beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan penerapannya adalah terkait keterlambatan anggaran dari Pusat yang baru datang sekitar akhir bulan Juli 2015. Hal lain yang menjadi kendala adalah terkait dengan penerapan aplikasi keuangan  belum didukung kapasitas dari perangkat desa yang memadai  sehingga terkait dengan ini perlu adanya Bimbingan Teknis yang intensif seperti yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. “Kami bisa tanya kapan saja mengenai kesulitan-kesulitan yang kami hadapi”, tutur Puthut. Terkait dengan penganggaran untuk Dana Desa Tahun 2016, pemerintah Desa Banguntapan telah berusaha untuk menyerap aspsirasi dari masyarakat mulai tanggal 21 Desember 2015 dan harus diselesaikan penyerapan aspirasi tersebut sebelum tanggal 31 Desember 2016.

Terkait dengan pelayanan satu atap yang merupakan konsekuensi dengan adanya Dana Desa, Puthut menyampaikan bahwa Pelayanan Satu Atap baru akan dilaksanakan untuk Tahun 2016. “Tahun 2015 kami belum bisa memberikan pelayanan satu atap, namun untuk tahun 2016, insya Allah kami sudah dapat memberikan pelayanan satu atap”katanya.

Hal lain yang menjadi perhatian dari Komisi A adalah terkait dengan kemampuan dari pemerintah Desa Banguntapan  di dalam memberikan pelayanan publik yang jumlah penduduknya cukup besar dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada di Kabupaten Bantul. Selain itu masalah bagaimana pemerintah Desa Banguntapan di dalam upaya melibatkan masyarakat yang cukup kompleks mau terlibat dalam pembangunan desa di Kelurahanan Banguntapan.

DSC00619DSC00614DSC00615

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*