Menerima Masukan Pakar terkait Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di DIY

Rabu (4/7/2018) Pansus BA No 24 tahun 2018 tentang Pengawasan Pelaksanaan Perda DIY No 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup melaksanakan rapat kerja dengan Pakar Hukum Lingkungan UGM Wahyu Yun Santosa.  Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Banggar Lantai 2 Gedung DPRD DIY dan turut dihadiri oleh pimpinan Pansus BA No 24 Tahun 2018 Anton Prabu Semendawai. Raker ini dilaksanakan dengan harapan untuk mendapat masukan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di DIY yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Dewan untuk membuat Keputusan Dewan.

Menurut Wahyu Yun Santosa, hal ini menjadi menarik karena DIY mempunyai Perda No 3 tahun 2015. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan yang paling awal dari Provinsi-Provinsi yang lain. Sesuai dengan substansi atau amanatnya diperuntukkan untuk mengatur lebih lanjut dan ini sesuai dengan amanat pengelolaan lingkungan hidup terpadu di Indonesia.

“Ketika saya kembalikan ke UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), asas pembentukan perundang-undangan itu sebagai salah satu syarat untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan itu telah dibuat dengan tahapan atau tinjauan yang tepat. Salah satu kriteria yang dapat diterapkan adalah asasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagaimana tujuannya jelas atau tidak, terus dapat dilaksanakan atau tidak, kejelasan rumusannya bagaimana rumusan itu dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat bisa berperan serta di dalam proses penegakan hukumnya, proses pelaksanaan dan proses pergerakan dari peraturan perundang-undangan tersebut,” tutur Wahyu.

Wahyu Yun menambahkan bahwa ruang lingkup perlindungan pengelolaan lingkungan sesuai UU No 23 Tahun 2009 ada 6 poin, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kemudian di dalam lingkup pengaturan dalam Perda DIY No 3 Tahun 2015 jika diringkas ada 10 materi besar yaitu Penegasan kewenangan; Kegiatan inventarisasi lingkungan hidup; Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Ketentuan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas media lingkungan hidup; Pengendalian kerusakan ekosistem; Pencadangan ekosistem dan pelestarian ungsi; Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; Sistem informasi lingkungan hidup; Perizinan (izin lingkungan dan izin terkait LB3/Limbah Bahan Berbahaya dan Baracun); dan Pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Anton Prabu Semendawai selaku Pimpinan Pansus menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pakar Lingkungan Hidup dari UGM bisa disampaikan ke rapat-rapat komisi agar dapat dijadikan rekomendasi. Politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut berharap dengan adanya Perda DIY No 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dapat menjadikan Jogja lebih baik dan Jogja lebih istimewa. (mc)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.