Menghadapi Pemilu Legislatif

DSC_0209 (420x279)Pemilihan umum yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi menjadi masa-masa krusial yang akan dihadapi para calon legislatif, masyarakat, serta panitia penyelenggara pemilu itu sendiri. Dalam rangka menyambut hal tersebut, digelar Forum Diskusi Wartawan pada Selasa (25/03) bertemakan masa krusial menjelang pemilu tersebut dihadiri oleh beberapa anggota dewan, jurnalis dari berbagai media massa, serta narasumber yang dihadirkan dari UGM, AAGN Ari Dwipayana, SIP., M.Si dan Drs. M. Najib, M.Si selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berbagai cara dilakukan caleg untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan legislasi yang hanya tersisa beberapa hari lagi. Identifikasi simbolik atau cultural yang menjadi dasar loyalitas pemilik suara untuk memilih calon anggota parlemen dilakukan oleh para calon legislative. Selain itu, pada saat ini politisi cenderung untuk melakukan serangan atas karakter personal kandidat yang dilakukan berdasarkan kepribadian kandidat itu sendiri bukan berdasarkan program yang ditawarkan maupun ideology yang dimiliki. Terlebih lagi, politik uang menjadi isu yang paling umum dilakukan demi mencapai kemenangan caleg dalam pertarungan tersebut.  Sehubungan dengan itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menambahkan, adanya politik uang atau yang sering kita sebut dengan istilah money politic  merupakan cara yang dapat merusak moral bangsa dan mengganggu integritas pemilu. Money politic ini teramat menjadi kendala bagi pengawas pemilu, sebab dalam pelaksanaannya pengawas pemilu kesulitan untuk menemukan bukti dan saksi. Namun, perlawanan terhadap money politic ini menjadi tugas penting bagi Badan Pengawas Pemilu untuk menindak tegas terjadinya money politic. Selain itu, penanaman pemahaman anti money politic juga perlu diterapkan terhadap masyarakat umum. Contohnya partisipasi aktif masyarakat yang berkomitmen tidak akan memilih caleg yang melakukan praktek money politic.

Pelanggaran yang terjadi tidak hanya sebatas money politic, Alat peraga kampanye (APK) menjadi salah satu bentuk pelanggaran dalam masa-masa kampanye pemilihan umum. APK partai maupun caleg yang dipasang secara sembarangan menimbulkan protes dari berbagai kelompok masyarakat. Pelepasan atribut APK yang pemasangannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku yang baru-baru ini dilakukan oleh kelompok masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu tindakan yang melanggar undang-undang. Penempelan atribut APK dimana pun sepanjang undang-undang memperbolehkan berarti sah dan tidak dapat dikecualikan. Undang-undang yang mengatur mengenai aturan pemasangan atribut APK pada masa pemilu kali ini kebanyakan berupa larangan, sebab selain tidak efektif penempelan atribut APK disepanjang jalan menyebabkan polusi. Sehingga Badan Pengawas Pemilu menginginkan agar hal ini dapat diminimalisir. (hms.efm)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*