Menuju Masyarakat Cerdas Dan Sehat

DSC_0110Jogja, dprd-diy.go.id – Sabtu, (23 Juli 2016) Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DIY mengadakan seminar bertema penyelenggaraan pelayanan BPJS Kesehatan di DIY. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Marthia Adelheida selaku wakil Ketua KPP DIY, untuk mengajak masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas dan sehat. “Dengan menjadi masyarakat yang cerdas dan sehat dapat memberikan sumbangsih terbaik kepada negara, sebaliknya bagi masyarakat yang bodoh dan tidak sehat akan menjadi beban bagi negara.” Tuturnya.

Marthia Adelheida menyampaikannya dalam seminar Kaukus Parlemen Perempuan yang turut menghadirkan tiga narasumber dari Dinas Kesehatan DIY, BPJS Kesehatan, dan Direktur Utama Rumah Sakit (RS) Panti Rapih.  Marthia berharp bahwa stakeholder-stakeholder tersebut dapat berjalan secara aktif sehingga dapat menemukan masalah sekaligus mencarikan solusi, dan prioritas progam dapat memberikan pelayanan prima dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pambayun Kepala Dinas Kesehatan DIY, dalam paparannya menjelaskan, saat ini arah pembangunan kesehatan sudah tidak kuratif (pengobatan)-rehabilitatif (pengembalian fungsi-fungsi) lagi. Melainkan promotif-preventatif, yakni masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. “Maksud berkeadilan adalah masyarakat berhak mengakses kesehatan.” Ungkapnya.

Pambayun juga menyebutkan dalam penyelenggaraan kesehatan terdapat tiga peran yakni regulator, BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan. regulator (pemerintah) menetapkan regulasi sistem pelayanan kesehatan, regulasi standar kualitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan, serta tarif pelayanan kesehatan.

Adapun disain penyelenggaraan jaminan kesehatan, pemerintah mengawal tiga komponen yakni BPJS Kesehatan, faislitas kesehatan dan peserta jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan. Ketika ada peserta jaminan kesehatan, fasilitas kesehatan berhak mengajukan klaim dan pembayaran klaim dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Namun, peserta jaminan kesehatan ditarik iuran.

Kepala Unit (Kanit) Pemasaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang DIY Daru Kristian Nugroho menjelaskan besaran iuran BPJS. Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) per 1 januari 2016 dibayar pemerintah sebesar Rp. 23.000/pmpm. Adapun Non PBI BAGI Pekerja Penerima Upah (PPU) dari APBN/ APBD 3% dibayarkan pemerintah, dan 2% pekerja. Sedangkan PPU swasta, 4% dibayarkan pemberi kerja, dan 1% dibayar pekerja. Kedua hal tersebut berlaku maksimal lima anggota keluarga. Sedangkan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) iuran yang dapat dilakukan sesuai dengan pilihan kelas. Per 1 april 2016, kelas I Rp. 80.000/pmpm, kelas II, Rp. 51.000/pmpm, dan kelas III, Rp. 25.500/pmpm.

Dr. Teddy Janong, direktur utama RS. Panti Rapih menambahkan prinsip pelayanan BPJS kesehatan. Pertama, pelayanan primer (PPK I) yaitu pelayanan kesehatan dasar, preventative, dan promotive yang dilakukan oleh dokter keluarga/ Puskesmas dengan pembiayaan kapitasi pay for performance. Kedua, pelayanan sekunder (PPK II) yaitu pelayanan spesialistik di RS dengan pembiayaan paket INA CBG’s. Ketiga, pelayanan tersier (PPK III) yaitu pelayanan spesialistik di tipe RS A/B dengan pembiayaan paket INA CBG’s.

Adapun hak perawatan peserta BPJS kesehatan, Peserta dapat menempati kelas perawatan sesuai dengan hak kelas Perawatan Peserta BPJS. “Jika menempati kelas tingkat di atasnya, wajib membayar selisih biaya paket INA CBG’s pada kelas tersebut dengan hak kelas pasien. Jika menempati kelas  Utama/VIP/VVIP, wajib membayar selisih biaya berdasarkan tarif RS pada kelas tersebut dengan paket INA CBG’s sesuai dengan hak kelas pasien.” Jelasnya.

Usai ketiga narasumber memberikan pemaparan, media astuti dari Hisbu Tahrir Indonesia mengungkapkan jaminan kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Sehingga klasifikasi kelas dirasa tidak adil dan memicu permasalahan. Ia mengulas tentang masyarakat di Indonesia rata-rata menengah kebawah, artinya tingkat kemampuan mengikuti BPJS berada di kelas I. “Maka tidak heran jika kelas I terlalu banyak pasien bahkan sampai kehabisan tempat.” Tandasnya. Hal sama disampaikan oleh Djulia Erfan. Mahasiswa UMY tersebut menanyakan perihal pelayanan kesehatan dengan mengharuskan iuran. “Apa ini yang dinamakan pelayaan? Jika iuran tidakkah dinamakan asuransi pribadi.” Katanya.

Menanggapi kedua pertanyaan tersebut, Daru mengungkapkan jaminan kesehatan nasional (JKN) selalu berubah-ubah pengaturan regulasinya. Namun pelayanan JKN selalu dievaluasi. Terkait asuransi seharusnya jaminan bukan kewajiban akan disampaikan ke pemerintah. Daru juga menjelaskan dalam progam tersebut tidak semuanya dari iuran. APBN mengalokasikan dana, namun dimasukkan ke kas negara. “BPJS Kesehatan tidak mudah menghapus iuran. Kalau ada keuangan negara defisit, iuaran yang terkumpul hanya untuk keperluan peserta. Sedangkan dana BPJS yang dialokasikan pemerintah untuk oprasional.” Jelasnya.

Adapun Dr. Teddy menjelaskan regionalisasi rujukan diatur agar tidak terjadi penumpukan. Maksud dari regionalisasi adalah pengaturan sistem rujukan dengan menetapkan batas wilayah administrasi daerah, berdasarkan kemampuan pelayanan media, penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan terstruktur sesuai kemapuan, kecuali emergensi.

Puspita yang dalam kesempatan tersebut mewakili Pambayun dari Dinas Kesehatan mengungkapkan saat ini kita perlu menengok kemampuan negara, jika berharap jaminan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh negara. “Pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk orang miskin dan tidak mampu. Dan di Jogja sudah mencapai 45%.” Ungkapnya.

Pertanyaan dan pernyataan dari peserta lain juga disampaikan dalam seminar tersebut. Termasuk keruwetan sistem BPJS dan pelayanan kesehatan yang rumit. Daru menghimbau kepada masyarakat untuk bertanya langsung ke call center, membuka website BPJS atau datang ke kantor BPJS jika terdapat masalah yang kurang dipahami. Sedangkan Dr. Teddy menuturkan masyarakat terkadang tidak menyebutkan kepersetaan BPJS saat masuk rawat inap,sehingga dikategorikan pasien umum.

Dia akhir seminar, Marthia Adelheida yang juga merangkap sebagai moderator menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat dibutuhkan kerjasama yang solid antar berbagai pihak. Masalah-masalah yang dihadapi baik dari peserta jaminan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan BPJS kesehatan harus segera dicarikan solusinya dengan saling berkoordinasi dan melakukan evaluasi. Ia akan mengusulkan kepada komisi D DPRD DIY untuk mengupayakan penambahan alokasi dana untuk kesehatan. (S)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*