Menyongsong Sistem Jaminan Nasional 2014

DSC_0269 (320x213)Komisi D DPRD DIY bekerja sama dengan Dinas Kesehatan  DIY  beserta Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI menggelar Seminar bertajuk “Pelaksanaan Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan di DIY” Sabtu (03/09) di Ruang Rapur Lt. II. Jaminan Kesehatan Nasional disingkat Program JKN adalah suatu program Pemerintah dan Masyarakat/Rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. JKN pada dasarnya adalah suatu sistem yang sangat bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004. JKN ini sifatnya wajib dan harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. “Prinsip JKN itu gotong royong. Orang yang sehat memberikan kontribusi kepada yang sakit, sedangkan yang sakit mendapat manfaat,” ujar …. Pemateri dari  Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI. Sistem yang diangkat ini merupakan satu sistem sebuah proses dimana kedepan tidak ada lagi masalah dalam pengobatan. Peserta JKN adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, contohnya PNS, TNI dan POLRI nantinya otomatis dipotong dari gaji 2% dan dari subsidi pemerintah 3%, total 5% sudah bisa mencover untuk anggota keluarga hingga dewasa. Bagi pegawai atau karyawan swasta, juga harus membayarkan dua persen dari gajinya per bulan, sedangkan tiga persen dibayarkan oleh perusahaan per bulannya. Untuk skema iuran JKN bagi profesi yang penghasilannya tidak tetap, masih harus didiskusikan caranya. Sedangkan bagi warga miskin dan tidak mampu yang mengikuti JKN iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah melalui Jamkesmas. Nantinya semua peserta JKN, akan mendapatkan manfaat perawatan kesehatan, termasuk suami atau istrinya, juga tiga anaknya. Ini merupakan pelayanan kesehatan yang bagus sebab biaya ke rumah sakit itu sangat mahal, tidak semua orang mampu membayar biaya rumah sakit. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.  Iuran JKN ini akan dibayarkan kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Badan ini merupakan lembaga nirlaba yang ditunjuk pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan masih dalam proses transformasi. Dengan adanya JKN, maka akan terjadi transformasi pada perusahaan jaminan sosial, antara lain PT. Askes akan berubah menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang akan beroperasi mulai 1 Januari 2014. Sedangkan PT Asabri dan PT Taspen masih dalam proses transformasi ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.(hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*