MHTI DIY datangi DPRD DIY, Bincangkan JKN

DSC_0063 (420x279)Road show audiensi mengenai pandangan Islam tentang Jaminan Kesehatan Nasioanl (JKN) oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) yang sebelumnya telah dilakukan bersama Wakil Gubernur dan Dinas Kesehatan DIY, Kamis (30/01) lalu giliran DPRD DIY yang disambangi. Bertempat di Ruang Ragab Lantai III dipimpin oleh Wakil DPRD DIY, Hj. Tutiek Masria Widyo, SE.

Juru bicara MHTI DIY, Meti Astuti mengungkapkan bahwa dalam mekanismenya BPJS seharusnya tidak seperti perusahaan asuransi konvensional pada umumnya, faktanya pada saat ini tidak ada pembeda antara negara dengan perusahaan asuransi. “Rakyat seharusnya mendapatkan pelayanan dari negara sesuai dengan syariat Islam”, tandasnya.

JKN sendiri merupakan hasil dari subsidi silang yang telah dialokasikan 10% dari dana APBD. Permasalahan yang terkait dengan bidang kesehatan merupakan tanggung jawab komisi D, maka dari itu Komisi D telah melakukan peninjauan langsung di lapangan, baik di Rumah Sakit maupun di Dinas Kesehatan, ujar Tutiek Masria Widyo, SE.

Selain dari itu, adanya evaluasi merupakan perbaikan pada suatu kebijakan yang akan dilakukan secara bertahap seiring dengan kemampuan anggaran di Indonesia yang terbatas. Selaras dengan Pasal 34 UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, hal ini diwujudkan dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi beban tanggung jawab pemerintah diluar syariat Islam. BPJS sendiri adalah badan yang berkaitan langsung dalam program pemerintah jaminan kesehatan nasional ini, dan merupakan suatu badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (hms.efm)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*