MONEY POLITIC MENGHAMBAT KETERLIBATAN PEREMPUAN DI KANCAH POLITIK

lemhannas“Apa yang dilakukan masing-masing partai terkait 30 % perempuan di politik belum tercapai?” Tanya Handari saat berkunjung di DPRD DIY pada senin (31/08). Bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Handari mengaku miris akan sedikitnya perempuan yang berkiprah di bidang politik.

Wakil ketua DPRD DIY, Hj. Rany Widayati, S.E., M.M mengaku penghambatan peran perempuan dalam politik adalah tingginya money politic dan aturan yang tidak pro terhadap perempuan. “Belum pernah saya melihat ada potret yang membedakan antara DIY dan daerah lain terkait money politic.” Ungkap H. Yoeke Indra Agung L, SE. Ketua DPRD DIY tersebut bercerita, tahun 2009 keterwakilan perempuan di DPRD DIY mencapai 13. “Tapi saat ini turun hanya tujuh orang.” Tambah H Yoeke Indra Agung L, SE. dari Fraksi PDIP.

Sedikitnya perempuan di DPRD DIY diakui , Hj. Rany Widayati, S.E., M.M tidak membuat ciut nyali. “Di DIY biarpun tujuh perempuan kami telah membuat Kaukus Perempuan Parlemen.” Ketujuh perempuan parlemen DPRD DIY yang terdiri dari Hj. Rany Widayati, S.E., M.M, Tustiyani, S.H,   Dra. Marthia Adelheida, Endang Setyani, Nunung Ida Mundarsih , S.Pd,    Hj. Erlia Risti, SE, dan Nurjanah berencana mengembangkan penguatan kelembagaan, jaringan, pendanaan dan usaha. Penguatan kelembagaan meliputi upaya akses anggaran pembiayaan kegiatan, penyediaan badan pekerja serta ruang sekretarian, dan perangkat alat kantor.

Jaringan perempuan parlemen berbasis internet menjadi pilihan dalam mewujudkan perencanaan pengembangan jaringan. Jaringan internet ini diharapkan dapat menjadikan kapasitas perempuan Aleg semakin kuat. Melalui pengaksesan data, informasi serta bertukar pikiran dengan mudah dan cepat.

Selain tentang money politic, rombongan Lemhannas juga berdiskusi terkait sosial budaya dan pendidikan. Dalam pendidikan DPRD DIY memiliki strategi dengan Gubernur agar 20 % Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dapat terserap. Caranya dengan memberikan tunjangan kepada GTT (Guru tidak tetap) di DIY. Namun saat ini pemberian tunjangan yang dilakukan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten / kota dilarang keras. “Itu bisa jadi temuan oleh BPK.” Tutur Yoeke, sapaan akrab H Yoeke Indra Agung L, SE.

Adapun Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan sosial dan budaya dituturkan Arif Noor Hartanto S.IP, yang juga wakil ketua DPRD DIY dari fraksi PAN sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan No. 4 Tahun 2011 tentang tata nilai budaya Yogyakarta. (S)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*