OJK Setujui Penyertaan Modal RP 1 Triliun untuk BPD DIY

pansus ba 34 perubahan perda peyertaan modal ke ojkOtoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi lampu hijau kepada Pemda DIY dan kabupaten/kota di D untuk menyetorkan modal bagi Bank BPD DIY melalui APBD. OJK menilai, sejumlah pemda sudah melakukannya dalam memperkuat salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing- masing.

Direktur Eksekutif Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK Adnan Juanda mengatakan, penyertaan modal melalui APBD sebesar RP 1 triliun merupakan upaya untuk meningkatkan Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 1. “Tentunya perpindahan BUKU, maka operasional BPD bisa lebih luas. OJK mendukung itu,” katanya Saat menerima kunjungan kerja Pansus Penyertaan Modal BPD (BA 34/2015) kemarin.

Menurut dia, penyertaan modal ini merupakan upaya dalam perbankan memperluas layanan sesuai kriteria yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 14/26/PB1/2012. BUKU 1 modal dasarnya harus RP 1 triliun, BUKU 2 senilai RP 1triliun sampai Rp 5 triliun, BUKU 3 senilai Rp5 triliun sampai Rp30 triliun, dan BUKU 4 lebih dari Rp30 triliun.

Namun Adnan mengingatkan, dalam penyertaan modal harus dilakukan koordinasi sebaik mungkin. PBI memang sedikit rumit, karena ada aturan umum, pelaksanaan, aturan yang mendukung penyertaan modal tersebut dan lain-lain. “ini wajar karena berhubungan dengan uang rakyat”, ungkapknya.

Wakil DIY Arif Noor Hartanto mengatakan maksud kunjungan Pansus BA 34/2015 ini dalam rangka mencari gambaran seputar penyertaan modal.

Secara prinsip, Pemda DIY memiliki komitmen dalam menyuntikkan modal kepada Bank BPD yang merupakan BUMD milik Pemda DIY melalui APBD.

Menurut dia, agar Bank BPD DIY bisa melayani konsumen lebih luas maka perlu di- beri permodalan yang mumpuni. “Awalnya (permodalan) mengandalkan hanya dari Dirjen, bukan dari APBD. Tapi ternyata tidak cukup untuk menjadi perseroan terbatas. Butuh modal besar sehingga diambilkan dari APBD,” kata- nya.

Direktur Bank BPD DIY, Bambang Setiawan mengatakan jika modal dari Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/ kota sudah terpenuhi semua pihaknya lebih leluasa melakukan ekspansi pasar dan me- lakukan berbagai terobosan produk. “Kami bisa go public dengan modal Penyertaan modal RP 1 triliun kepada BPD DIY, terbesar berasal dari APBD DIY sebesar 51% atau Rp510 triliun. Dari Rp510 miliar sejak jangka waktu 2013-2016 yang tertuang dalam Perda Nomor 5/2012, sampai saat ini baru menyetor Rp283,5 miliar atau masih kurang Rp266,5 miliar.

Sedangkan 49% dari penyertaan modal RP 1 triliun atau Rp490 miliar menjadi tanggung jawab APBD kabupaten/kota di DIY. Kekurangannya senilai Rp490 miliar menjadi kewenangan lima kabupaten/kota di DIY. Dari lima kabupaten/kota di DIY, saat ini yang sudah setor penuh adalah Pemkab Sleman yaitu senilai Rp148,8 miliar. (Koran sindo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*