Oleh-oleh Balegda DIY

Kemarin Rabu (7/5/2014) Badan Legislasi Daerah (Balegda DIY) bersama dengan Eksekutif dalam hal ini Biro Hukum Setda DIY, bersama-sama mendapatkan penjelasan terkait dengan penyebutan “Provinsi” dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan, di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Ketua Balegda DPRD DIY, Sadar Narimo didepan beberapa media mengatakan ada 2 (dua) hal penting yang diungkapkan oleh Dirjen Otda Kemendagri terkait dengan penyebutan “Provinsi”, yakni  yang pertama Penyebutan Provinsi menunjuk pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang berbunyi “Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut DIY, adalah Daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”.sehingga  untuk DIY, tidak usah mememakai kata Provinsi. Selanjutnya jawaban kedua adalah untuk Kabupaten/Kota di DIYmengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014, yang mengharuskan menyebut kata Provinsi. Dengan demikian Seluruh Produk Hukum Kabupaten/Kota harus menyebutkan kata Provinsi misalnya :”Peraturan Daerah Kabupaten…. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” (mars)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*