Paguyuban Dukuh Sleman Sebut Kemunduran Demokrasi

dsc_0915Ditetapkannya Permendagri No. 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dinilai Paguyuban Dukuh Sleman sebagai kemunduran demokrasi. Hal tersebut jika dikaitkan dengan Permendagri No. 84 pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan Perangkat Desa terdiri atas; Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Artinya, bahwasanya dengan berlakunya kedua Permendagri tersebut, perangkat desa termasuk dukuh tidak lagi menggunakan mekanisme pemilihan.

Suryantoro, menceritakan bentuk kemunduran demokrasi tersebut tampak melalui sistem ujian yang akan digunakan. “Tahun 1987-2002 berdasarkan ujian, pada tahun 2003 hingga sekarang melalui pilihan. Kenapa sejak diundangkannya Permendagri tersebut kembali lagi berdasarkan ujian?” Tanyanya, saat beraudiensi dengan Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana.

Menanggapi hal tersebut, Yoeke sapaan akrab Yoeke Indra Agung Laksana berjanji akan menyampaikan keluhan masyarakat kepada Pemerintah Pusat. DPRD DIY juga akan melakukan koordinasi dengan meminta Biro Hukum DIY berkonsultasi dengan Gubenur. Selain itu, DPRD DIY akan mengfasilitatori pertemuan lanjutan dengan meminta Komisi A mengundang Pemerintah Desa, Paguyupan Dukuh, DPRD Kab. Sleman dan instansi terkait guna membahas dan menemukan solusi baiknya. (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*