Paguyuban Kismo Muncul  Cari Solusi Urus Sertivikasi Hak Milik

Paguyuban Kismo Muncul mengadu persoalan tanah di tepian Kali Progo ke DPRD DIY pada Selasa 13 Juni 2017. Di hadapan Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto dan Wakil Ketua Komisi A Sukarman, Djazil  menuturkan terdapat tanah seluas 150 hektar di tepi kali Progo. “Tanah tersebut terdiri dari 200 bidang tanah dan dimiliki 200 kepala keluarga dalam bentuk letter C.” Jelasnya. Namun 50 hektar tanah tersebut hilang pada tahun 1970-an akibat luapan sungai Progo. Pada tahun 1980-an tanah yang hilang tersebut muncul lagi yang kemudian dibangun tanggul jembatan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Opak (BBWSO) karena tanah yang hilang dna muncul kembali dianggap tanah milik negara.

Pada tahun 2010 pasca erupsi gunung merapi terjadi pendangkalan dan lahan yang semula milik warga semakin terlihat. Warga berkeinginan untuk mensertifikatkan tanahnya, namun terhalang karena tanah sudah dianggap milik negara. “Warga berharap yang sudah memiliki bukti letter C dapat mengurus sertivikasi lahan menjadi hak milik.” Tambahnya.

Mengenahi tanah yang hilang kemudian muncul lagi, Kepala Seksi Pemiliharan Data Hak Atas Tanah dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Miyanta mengungkapkan status tanah yang demikian secara Undang-undang Agraria menjadi milik negara. Namun dapat dimiliki kembali jika pemilik mampu membuktikan secara tertulis kepemilikan tanah.”Tanah yang hilang dan kemudian muncul lagi juga bisa diberikan penguasaan fisiknya ke pengelola.” Ujarnya.

Mendengar ulasan tersebut, Sukarman mengaku telah melakukan tinjauan ke lokasi yang berada di Banaran dengan melibatkan BPN Kab. Kulonprogo dan BPN DIY. “Kita benar-benar melihat secara langsung dan masyarakat memang dapat membuktikan kepemilikan letter C.” jelasnya. Namun masalahnya tanah tersebut sudah diklaim oleh Balai Besar Wilayah Sungai Opak, sehingga harus di clear-kan terlebih dahulu.

Bambang dari Paguyuban Kismo Muncul juga menanyakan perihal wacana pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Ia mengkhawatirkan, jika persoalan tanah yang hilang dan muncul kembali belum juga terselesaikan kepemilikan tanahnya, warga tidak akan mendapatkan ganti rugi.

Merespon hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, menyatakan persoalan ganti rugi dapat dilakukan jika status tanah sudah jelas kepemilikannya.

Terakhir sebelum ditutup, Arif Noor Hartanto memberikan saran supaya terkait dengan pengajuan sertivikasi hak milik, agar paguyuban Kismo Muncul menerapkan stelsel katif. “Artinya yang aktif mencari informasi ke BPN.” Jelas Inung sapaan akrab Arif Noor Hartanto. Ia juga berharap kepada DPUP-ESDM supaya aktif memberikan informasi kepada masyarakat. “Namun ya perlu juga paguyuban Kismo Muncul mencari tahu perkembangan informasi ke DPUP-ESDM”. Tambah Inung. (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*