Paguyuban Prameker Joglo Meminta Klarifikasi Pada DAOP 6

DSC_0262 (320x213)Paguyuban Prameker Joglo berkunjung kembali ke DPRD DIY, Jumat (11/07). Kedatangannya kali ini ingin meminta klarifikasi perihal tujuh rekomendasi DPRD DIY yang belum dipenuhi oleh DAOP 6 dari delapan rekomendasi yang telah disepakati. Delapan rekomendasi tersebut merupakan kesepakatan pada audiensi antara Prameker Joglo, DAOP 6 dengan DPRD DIY pada tanggal 25 Januari 2013. Ketua Prameker Joglo Sabariman berharap pada pertemuan ini mendapatkan progres untuk kepentingan bersama, sehingga Prameker Jogja tidak pulang sia-sia. Astuti sekalu wakil dari Deputi DAOP 6 menjelaskan bahwa DAOP 6 hanya mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Mengenai permasalahan delapan rekomendasi, DAOP 6 sudah menyurati PT KAI. Selain itu Bari dari DAOP 6 menambahkan mengenai Peraturan Menteri tentang PSO (Public Service Obligation), DAOP 6 berdasar kepada kontrak yang ada. Karena dalam kontrak sendiri yang mendapat PSO hanya Bengawan, Progo dan Sri Tanjung.  H. Yoeke Indra Agung L, SE memberi ketegasan bahwa mengenai delapan rekomendasi yang telah disepakati pada audiensi sebelumnya, DPRD DIY meminta kepada DAOP 6 untuk dapat memenuhi hal tersebut. Permintaan tersebut akan dibuat dalam surat, ini sudah merupakan permintaan, bukan rekomendasi lagi. (hms.srd)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*