Pahami perizinan DPRD Provinsi Bali ke DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Di pimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bali I Ketut Tama Tenaya beserta rombongan mendatangi DPRD DIY dalam rangka memahami perizinan di DIY. rombongan di temui langsung oleh R.B. Dwi Wahyu Budianto, S.Pd, M.Si Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY turut hadir pula Pimpinan DPRD DIY Wakil Ketua DPRD DIY Bapak Arif Noor Hartanto, Perwakilan Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY Bapak Ir. Suyata.

Di jelaskan Ir. Suyata sampai saat ini pengajuan izin terbanyak adalah Perijinan tambang (tambang pasir), perhubungan, perdagangan dan perindustrian. Dalam jangka dekat akan mengeluarkan 4 Pergub yang di dalamnya termasuk ijin pertambangan rakyat.

Dalam melakukan pertambangan juga memperhatikan masyarakat, artinya setiap pertambangan perusahaan harus memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti perbaikan jalan, BPJS, tenaga kerja, juga permasalahan lainnya.

Ir. Suyata juga menjelaskan Kendala yang dialami dalam perizinan karena kurangnya SDM (sumber daya manusia), sehingga dalam menangani perijinan yang banyak terkadang prosesnya lama dan bisa sampai sore (lembur) karena minimnya pegawai. Jumlah pegawai non PNS lebih banyak daripada PNS. Juga Regulasi teknis yang tidak berubah, kami sudah di DIY sudah mempetakkan permasalahan teknis tersebut.

Kita juga melakukan upaya dalam Peningkatan Pelayanan. Dalam meningkatkan penguatan permohonan pertimbangan teknis Kantor pelayanan perijinan melakukan beberapa MOU dengan pihak lain meliputi Kantor Pajak, BPJS, BPOM dan stake holder lainnya.

Kerjasama dengan kesbangpol untuk memantau tenaga kerja asing apabila terdapat pelanggaran atau masa kerjanya habis. Kantor pelayanan perijinan juga melakukan evaluasi setiap bulan termasuk terhadap pelanggaran.

Dalam penindakan pelanggaran berupa pola kerja bahwa PTSP bersifat administratif. Kemudian pembinaan pengawasan melalui SKPD teknis. Selain itu juga provinsi membentuk Tim yang terdiri dari kepolisian, imigrasi, Satpol PP dan sebagainya.

I Ketut Tama Tenaya menyampaikan diskusi terkait perizinan dapat menambah wawasan untuk menentukan kebijakan perizinan di Provinsi Bali. (az)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*