Pamandangan Umum Fraksi Persatuan Demokrat Terhadap Raperda Daerah Aliran Sungai

EDY SUSILAMengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai,  Fraksi Persatuan Demokrat menyampaikan pemandangan umum, sekaligus pertanyaan maupun catatan pada rapat paripurna,Selasa (12/07/2016). Pemandangan umum yang disampaikan langsung oleh ketua fraksi Persatuan Demokrat, Edy Susila tersebut terdiri dari sembilan, yakni;

  1. Fraksi Persatuan Demokrat sangat mengapresiasi terhadap Raperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di DIY, yang menurut kami juga agak terlambat, mengingat rekomendasi dari Keputusan Menteri Kehutanan No SK 328/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009, artinya sudah 7 tahun yang lalu, yang diprioritaskan untuk dilakukan program pemulihan DAS, yaitu DAS Serang, DAS Progo, DAS OPAK dan DAS Bribin. Timbul pertanyaan kami untuk provinsi ini yang notabene adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, apakah dalam rangka mengoptimalkan kemaslahatan untuk masyarakat, apakah harus selalu menunggu Keputusan Pemerintah Pusat? mengapa pengelolaan DAS yang merupakan kebutuhan kita sendiri, tapi kita tidak mau melakukan identifikasi, spesifikasi, rencana induk pemetaan dan penetapan prioritas DAS sendiri? Dimana di DIY ini, jumlah LSM lingkungan cukup banyak dan para Ahli dari Perguruan Tinggi terkait juga cukup banyak, seharusnya Pemerintah Provinsi tinggal mengkoordinasikan dan menggerakan, untuk bekerjasama sebagai ko-determinan terhadap suksesnya Pengelolaan kelayakan dan kesehatan DAS di DIY. Jangan-jangan bila Fraksi Persatuan Demokrat menanyakan berapa jumlah Sungai di seluruh wilayah DIY, baik katagori Sungai besar, Sedang dan Kecil, tidak ada jawaban yang jelas. Pada saat kami mencari di Google, baik melalui WEB SKPD terkait, maupun dari informasi umum, tanya : “Daftar nama sungai di DI Yogyakarta” terus “klik” yang muncul hanya kota Yogyakarta, sedang yang tingkat Provinsi secara keseluruhan, belum kami temukan, sedang untuk Jatim, Jateng, Jabar, bahkan di luar pulau Jawa pun, ada informasinya. Jadi bila itu benar, maka alangkah naifnya, maka salah satu rekomendasi kami yaitu, membuat Rencana Induk Pengelolaan dan Pengembangan DAS Sungai-sungai di DIY, dan seharusnya juga melakukan Pemetaan di DIY. Mohon penjelasan Gubernur?
  2. Pada saat kami awal membaca judul Raperda ini, maka yang tersirat dalam benak kami, adalah Air, tepian air sungai, Makluk penghuni air, tanaman tumbuhan di air, pepohonan di tepi air sungai, manusia yang memanfaatkan air,dan Sampah plastik. Kemudian pada saat membuka dan membaca Tujuan, asas dan ruang lingkup Pengelolaan DAS, 7 elemen pemikiran awal tadi, menjadi sangat kompleks sekali dengan banyak kepentingan, misal konservasi perlindungan spesies ikan sungai, yaitu ikan Sili, yang mulut/bibir bagian atas seperti paruh burung, saat ini saja sudah sangat jarang ditemui di sungai-sungai di DIY. Kemudian DAS yang berupa Talud yang di bangun pemerintah ataupun Swadaya masyarakat, malah seperti tempat pembuangan sampah. Dari dua contoh itu saja, kami yakin sudah akan membuat Pening bapak Gubernur.. oleh karena itu Raperda ini, harusnya harus diikuti peraturan-peraturan lainnya yang lebih ringkas tapi lebih aplikatif untuk diimplementasikan. Jadi perlu ada rencana dengan langkah-langkah konkrit dari semua unsur yang terlibat sebagai Penentu Bersama terhadap suksesnya pelaksanaan Raperda ini, yang semestinya juga harus terakomodasi dalam Raperda ini sebagai Payung Hukum langkah-langkah selanjutnya. Kami meminta penjelasan Gubernur?
  3. Apakah saat ini memang benar, prioritas pemulihan DAS di DIY seperti rekomendasi Menhut tahun 2009? Apakah DAS Code – Gajah Wong, DAS Winongo, DAS Manunggal tidak merupakan prioritas juga saat ini? Apakah yang jadi prioritas hanya sungai-sungai besar saja, apakah sungai-sungai seperti Bedog, Konteng, Bayem, Pringgondani, Dengkeng, Oya / Oyo, Kuning, Tambakbayan, Tepus, Wareng, Gendol, Nyoho, Sempor, Krasak, Ngrancah dan sungai atau kali-kali lainnya tidak bisa menjadi prioritas? dengan melihat realitas masalah-masalah DAS saat ini di daerah Pedesaan / Pedukuhan, paling tidak kepentingan masyarakat wilayah setempat yang seharusnya juga diakomodasi Pemerintah Daerah. Kami mendukung bila Gubernur, mengakomodasi hal tersebut
  4. Mengingat dan mengelola DAS, menjadi tidak lengkap kalau tidak membicarakan pemeliharaan dan pelestarian Sumber mata air dari Sungai-sungai yang DAS nya akan di kelola tersebut., bisa berupa, Umbul, seperti Umbul Bebeng, Umbul Karanggayam dan Umbul Wadon di Gn Merapi, sebagai sumbernya Sungai Opak, Sungai Progo, S. Bedog, S. Code, dan juga bisa berupa Air Terjun, seperti Air Terjun Sri Getuk yang airnya mengalir ke Sungai Oya, serta dimungkinkan juga sumber mata air lokal di kanan kiri sungai, yang di masa lalu begitu banyak, dimana saat ini banyak yang sudah tidak mengeluarkan air lagi. Mohon tanggapan Gubernur?
  5. Begitu Juga membahas pengelolaan DAS dan sumber-sumber mata air primer, menjadi kurang lengkap bila tidak membahas DAS Sungai bawah tanah, dimana saat ini begitu gencar di lakukan usaha eksploitasi dan pemanfaatan untuk wisata (perlu juga ada pemetaan lengkap tentang DAS Sungai bawah tanah). Jadi seyogyanya, hal ini juga di masukkan dalam pembahasan Raperda tentang Pengelolaan DAS. Mohon tanggapan Gubernur?
  6. Mengenai Sistim informasi pengelolaan DAS, kami sangat sepakat, tetapi seyogyanya harus selengkap mungkin mulai dari identifikasi dan pemetaan nya. Dan melibatkan masyarakat untuk masukan pengembangan dengan konsep-konsep terukur dan bertanggung jawab. Bagaimana konsep kerangka teknisnya, mohon tanggapan Gubernur?
  7. Peran masyarakat dalam mendukung Pengelolaan DAS, melalui Merti Kali atau Merti Sungai, harusnya juga berlaku simbiose (saling mendukung), artinya Pemerintah Daerah mendorong, terjadinya perubahan struktur Pedukuhan yang bersifat kearifan lokal, tidak hanya menggantungkan swadaya masyarakat, tapi bantuan pemerintah daerah juga sangat diharapkan. Muncul Kader-kader Pro-DAS-Kasih atau apapun namanya, sehingga muncul rasa semangat kejuangan dalam ruang lingkup wilayah kecil. Sehingga pada saat membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, akan menjadi Forum yang benar-benar realistis. Kami mengusulkan ada alokasi anggaran untuk itu. Mohon masukan Gubenur?
  8. Berbicara Pengelolaan DAS, artinya di dalam kenyataan sehari-hari, dari asas manfaat untuk masyarakat, juga berbicara tentang Tata air, pengaturan irigasi untuk masyarakat untuk pertanian ataupun untuk perikanan, saluran tersier, Reol, berarti juga berbicara, tentang Pintu Air (Gejlig), Bendung Air/ Sistim Teras, Embung, dan Waduk. Dari sisi Industri atau rumah tangga, bisa berbicara tempat membuang limbah cair / padat. Kami harapkan penyusunan Raperda ini yang sudah didasarkan pada kajian Akademik (Naskah Akademik) betul-betul sudah dan mampu mengakomodasi banyak hal yang kami sampaikan diatas, apabila dianggap belum dan perlu, maka kami harapkan NA nya dapat diperbaiki, atau paling tidak dalam pembahasan Raperda tentang Pengelolaan DAS dalam BA 20 Tahun 2016 di rapat Pansus, hal-hal tersebut diatas, dapat menjadi bagian kelengkapan dari pembahasan-pembahasan Raperda yang sudah disusun ini. Mohon masukan Gubernur?
  9. Berbicara tentang Penghargaan terhadap pihak-pihak yang berperan aktif, mohon di perjelas dan dilengkapkan dengan sanksi, karena selama ini di masyarakat Pedesaan dan Pedukuhan, pemberian sanksi kepada pelaku negative terhadap DAS (Pro-Kasih), ada yang sama tapi juga ada yang dalam bentuk berbeda, misal, ada Denda Rp 500.000, tapi ada juga yang harus membersihkan atau memperbaiki atau mengembalikan pada kondisi semula, dikawatirkan bila suatu saat, temperamen masyarakat mengalami dinamika akibat perubahan dinamika politik, dapat saja tindakan pemberian sanksi menjadi berlebihan. Sebaiknya Pemerintah Daerah memberi payung hukum yang lebih pasti dan jelas. Mohon tanggapan Gubernur?

Sebelum menyampaikan pemandangan umum, Edy Susila mewakili fraksi Persatuan Demokrat mengucapkan selamat hari raya idul fitri kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dengan seluruh jajarannya, juga kepada Pimpinan DPRD DIY dengan seluruh rekan-rekan anggota DPRD DIY dan  seluruh Tamu undangan.

Setelah melalui ujian puasa di bulan Romadhon, dengan hikmah berbagai nilai-nilai penajaman ke Ilahiyah-an, juga nilai luhur kemanusiaan, Edy Susila berharap nilai-nilai tersebut, kedepan sebagai landasan untuk senantiasa meningkatkan hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Allah SWT, serta dalam konteks Tugas Pokok dan Fungsi DPRD. “Mari kita semua bekerja dengan se baik-baiknya sesuai pedoman, tata tertib dan aturan main yang sudah tersurat ataupun kepatutan yang bersifat kearifan lokal yang hanya tersirat, demi kemaslahatan se-besar-besarnya untuk masyarakat DIY dan kita semua, Amin ya robbal alamin.” Ungkapnya. (S)

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*