PANSUS DPRD BALI BAWA PULANG PERDA PENYELENGGARAAN KONTRUKSI DIY

DSC_120328 Mei 2015 I Nyoman  Adi Wiryatama bersama rombongannya meminta masukan terkait pembentukan Bank Pertanian. Kini pada rabu, 25 Juni 2015, ia bersama Panitia Khusus (Pansus) kembali berkunjung guna mendapatkan arahan penyelenggaraan pembinaan jasa dan kontruksi dari DPRD DIY.kehadirannya diterima Dharma Setyawan, MBA dan H. Sukamto, SH. Adi sapaan akrab I Nyoman  Adi Wiryatama meminta Perda penyelenggaraan kontruksi DIY untuk dipelajari.

Penyelenggaraan jasa kontruksi diakui Bambang WS dari Pekerjaan umum dan Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUPESDM), saat ini DIY menghadapi proses pelestarian cagar budaya. Pasal 8 No. 13 tahun 2012 menyebutkan setiap orang yang menjalankan praktik profesi keteknikan untuk penyelenggaraan konstruksi warisan budaya dan cagar budaya di daerah, wajib memiliki surat referensi pekerjaan teknis warisan budaya dan cagar budaya. Kedua surat tersebut  dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kebudayaan atas rekomendasi dari dewan warisan budaya selaku tim ahli cagar budaya.

Permohonan surat referensi dapat diajukan kepada kepala instansi yang memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut diantaranya, pengetahuan kebudayaan daerah, keahlian atau ketrampilan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, dan etika profesi.

Gubernur melakukan pembinaan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang penyelenggaraan kotruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Pemberdayaan dimaksutkan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan usaha, sistem informasi, fasilitas kemudahan akses kepada lembaga keuangan bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal, fasilitasi kemudahan akses kepada lembaga pertanggungan dalam memperoleh jaminan pertanggungan resiko dan fasilitasi pengembangan sistem manajemen konstruksi pelestarian bangunan dan struktur cagar budaya.

Lebih jelas Bambang Sugiharto yang juga dari PUPESDM mengungkap peran masyarakat dalam penyelenggaran jasa dan kontruksi. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan penyelenggaraan konstruksi di Daerah. Masukan dapat disampaikan kepada Gubernur melalui tim yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan penyelenggaraan konstruksi.(S)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*