Pansus Konsultasikan ke Kementerian ATR terkait dengan Pembahasan Raperda Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Jakarta, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus Bahan Acara No. 11 tentang Panitia Khusus Ba. No.  11 DPRD DIY Tahun 2017 tentang Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kabupaten Ke Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Jum’at, (21/04/2017).  Rombongan Pansus yang dipimpin oleh Dharma Setiawan dan anggota Panitia Khusus serta para pejabat dari BPN DIY, Kepala Biro Hukum, Dewo Isnu Broto Iman Santoso dan Asisten Keistimewaan Sekretariat,  Daerah DIY, Didik Purwadi,  yang diterima oleh Virgo Eresta Jaya (Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang), dan Sufriyadi (Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah) di Ruang Pertemuan Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Dalam pertemuan konsultasi tersebut, Aslam Ridho selaku Ketua Panitia Khusus dari Fraksi Partai Kebangkitan Nasional (PKN) menyampaikan beberapa persoalan yang perlu adanya jawaban ketegasan dari Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tujuan konsultasi adalah untuk memperoleh jawaban yang tegas dari pemerintah pusat terkait dengan pengaturan tentang penataan ruang wilayah DIY yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah istimewa tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pertama, konsultasi terkait dengan pengaturan lokasi kawasan tanah kesultanan dan kadipaten yang dikhawatirkan kemungkinan akan adanya konflik antara masyarakat dengan Sultan/Pakualaman. Kedua, bagaimana keterkaitan dengan peraturan mengenai tata ruang yang diatur baik di tingkat kabupaten/kota. Ketiga, sejauh mana Pemerintah DIY dapat melakukan intervensi dalam pengendalian tanah yang berada dalam kewenangan kabupaten/kota tersebut dan juga sekaligus dengan bangunannya. Keempat, adanya tumpang tindih dalam pengaturannya dengan  Undang Undang Nomor 26 yang mengatur tentang Cagar budaya. Kelima, sejauh mana pemerintah DIY dapat melakukan intervensi agar Undang Undang mengenai Keistimewaan DIY dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam penjelasannya, Ertego menekankan bahwa Peraturan Daerah Istimewa mengenai Tata Ruang ini harus berdasarkan kepada Undang Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang. Menurutnya bahwa sudah menjadi tugas dari pemerintah baik kabupaten maupun kota untuk segera dapat menetapkan kawasan strategis yang nantinya akan menjadi acuan baik bagi pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat. Sebagaimana yang terdapat dalam Naskah Akademik yang menjadi dasar penyusunan perda bahwa kawasan strategis akan diatur secara detail dalam rancangan peraturan daerah. Menanggapi hal tersebut, Bambang Chrisnadi masih mengkhawatirkan bahwa kalau penentuan kawasan strategis ke depannya akan menimbulkan masalah antara masyarakat dan Sultan. ‘Ini menjadi tidak elok nantinya’, tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran dari anggota DPRD DIY itu, Ertego menekankan bahwa penentuan kawasan strategis sebaiknya tidak perlu mendetail. Rincian mengenai kawasan strategis itu akan dituangkan ke dalam  Peraturan Daerah Istimewanya, karena peraturan daerah lah yang memiliki kekuatan hukum dan bisa memberikan penjelasan mengenai pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologisnya. . “Penjabarannya nanti di Perdais Tata Ruang. KSP jangan diatur secara detail”, ungkapnya. Ada 8 keunggulan yang mendasari Keistimewaan tata ruang DIY,yaitu : nilai ekologi, nilai arkeologi, nilai filosofi kota kerajaan terakhir di Pulau Jawa, nilai keanekaragaman budaya dunia, nilai revolusi, nilai pendidikan, nilai seni tradisi dan kontemporer; dan nilai komunitas kampung dan komunitas anak muda. Semua ini harus dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah tentang tata ruang tanah kesultanan dan tanah kadipaten di DIY.

Ertego kembali menekankan agar ada sinkronisasi antara Undang Undang Keistimewaan No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan produk hukum sebelumnya, yaitu UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara spesifik yang diatur dalam UU Keistimewaan adalah tentang Sultan Ground, Paku Alaman Ground dan Satuan Ruang Lain yang Memiliki Keistimewaan. Target yang ingin dicapai pada tahun 2016 yaitu selesainya peta kawasan strategis Provinsi DIY, terkait keistimewaan yang belum muncul di Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Perda No 2 tahun 2010.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh anggota DPRD DIY dari Fraksi Amanat Nasional DIY, yaitu Suharwanto. Beliau menyampaikan bahwa penetapan adanya kawasan strategis provinsi (KSP) memang rentan akan menimbulkan konflik antara warga dan sultan. Oleh karena itu, Suharwanta sangat berharap adanya ketegasan jawaban terkait dengan kegiatan konsultasi pansus ini. Sedangkan pertanyaan lebih lanjut dari Kepala Biro Hukum Setda DIY, Dewo Isnu Broto adalah apakah mungkin hanya mengatur tata ruang tanah kesultanan dan tanah kadipaten hanya dengan peraturan gubernur saja. Ertego menjelaskan bahwa justru perdais memiliki kedudukan yang lebih kuat untuk mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini karena pengaturan tanah baik tanah kesultanan maupun pakualaman memiliki filosofis tersendiri yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan hal itu akan dapat dimuat dalam peraturan daerah istimewanya.

Ertego kembali menegaskan bahwa penetapan Kawasan Strategis Provinsi terkait dengan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten justru harus segera ditetapkan terlebih dahulu. Namun, menurutnya, penetapan di sana sebaiknya tidak rinci. Secara mendalam dapat dituangkan dalam peraturan daerah karena dalam peraturan daerah tersebutlah al-hal yang berkaitan dengan filosofi, sosiologi, budaya dan sebagainya dapat tertuang.

Di akhir pertemuan, Dharma Setiawan merasakan bahwa masih diperlukannya lagi adanya pertemuan lebih lanjut untuk dapat melakukan persamaan persepsi yaitu DPRD DIY, Dinas Tata Ruang dan Kementerian Dalam Negeri.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*