Kunjungan Pansus RPJMD DPRD Bangka Belitung

DSC_0401Fungsi dewan menjadi bahasan serius pertemuan antara Pansus (Panitia Khusus) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), DPRD Bangka Belitung dengan DPRD DIY. Sekitar dua jam DPRD Bangka Belitung belajar dari DPRD DIY pada Jum’at (5/02/2016). Syamsuhardi, kepala rombongan, menegaskan keingintahuannya tentang pelaksanaan fungsi DPRD DIY.  “Bagaimana implementasi DPRD sebagai fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi?”Tanya Syamsuhardi. Menanggapi hal tersebut, Agus Sumartono politikus dari fraksi PKS yang juga anggota komisi A ini menjelaskan mengenai perbedaan fungsi DPRD DIY dengan fungsi DPRD Provinsi lainnya. “Fungsi DPRD DIY tidak hanya sebagai penganggaran, pengawasan dan legislasi,  namun juga ada tugas lain yaitu sebagai penetapan Gubenur dan Wakil Gubenur”.

Agus Sumartono mengungkapkan perihal penganggaran selain yang bersifat umum seperti  Badan Anggaran dan Komisi, ada juga yang bersifat khusus yaitu anggaran Sekwan dibentuklah Pansus (Panitia Khusus). “Pansus dipilih karena lebih efektif.” Ungkap Agus Sumartono.  “Pansus ini menangani anggaran dewan, sekwan dan anggaran DPRD DIY. “Baik melingkupi sarana, prasarana, maupun tenaga ahli.” Tambahnya.

Harapan dibahasnya anggaran oleh Pansus agar lebih dapat memformulasikan  kinerja dewan.  Adapun fungsi pengawasan, DPRD DIY membentuk Perwan (Peraturan Dewan). Di antara yang dibahas dalam Peraturan Dewan seperti kegiatan, anggaran dll. “Apapun yang kita lakukan ada dasar hukumnya.” Tegas Agus.

Fungsi lain DPRD yaitu legislasi. Fungsi legislasi DPRD DIY memiliki aturan tentang proses inisiasi dari DPRD. “Kalo dulu tidak diatur secara detail.” Jelas Agus Sumartono. Agus Sumartono mencontohkan  sebelum sebuah usulan menjadi inisiatif DPRD DIY, biasanya berasal dari kelompok dewan atau AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Kelompok dewan atau AKD tersebut diberikan anggaran untuk melakukan konsultasi terkait dengan yang diusulkan serta difasilitasi dalam Forum Komunikasi ketika ingin membahas secara detail.

“Komisi A pernah pernah mengusulkan Raperda Penyiaran Publik.” Kata Agus Sumartono memberikan contoh. Raperda Penyiaran Publik menjadi bahasan komisi A terlebih dahulu, sebelum menjadi inisiatif DPRD DIY. Komisi A juga melakukan konsultasi untuk melengkapi hal-hal terkait penyiaran publik sebelum usulan tersebut menjadi inisiatif DPRD DIY. (S)

DSC_0420 DSC_0413
DSC_0399

 

DSC_0394

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*