Paparan Narasumber Terkait Raperda DIY tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Yogyakarta – Senin (6/11) pukul 10.00 WIB, DPRD DIY mengadakan Rapat Pansus BA 39 Tahun 2017 terkait mendengarkan masukan dari narasumber tentang pembahasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di ruang lobby lantai 1 DPRD DIY. Pada rapat tersebut dihadiri tiga narasumber, yaitu Nyadi Kasmoredjo dari Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA), Indria Laksmi Gamayanti dari Universitas Gadjah Mada, dan Yosephine Sari Murti Widiyastuti dari Universitas Atma Jaya.

Nyadi memulai paparannya dengan menanggapi draft Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berdasarkan data dari BKKBN, Mensos, dan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak, Nyadi mengatakan bahwa seringkali DIY menyumbangkan angka bayi-bayi yang dibuang. Data statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2016, ada lebih dari 387 ribu lebih pasangan keluarga yang bercerai.

Terkait mudahnya mengakses situs pornografi di internet, Nyadi juga merasa cukup meresahkan. Hal ini menjadi penyebab banyaknya kehamilan di luar nikah. Dari banyaknya kasus kehamilan di luar nikah ini, ada 3 juta lebih yang memilih jalan keluar dengan aborsi, ada yang untuk menghilangkan aibnya dengan cara memberi bayinya ke pihak lain. Ini jelas-jelas banyak melanggar undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Sanksinya pun tergolong berat, seperti dalam UU Administrasi Kependudukan, untuk keterangan yang salah akan dikenakan sanksi 6 tahun di penjara dengan denda sebesar 75 juta rupiah, UU Perlindungan Anak 5 tahun di penjara dengan denda 100 juta rupiah. Tapi pelaksanaannya sampai saat ini tidak berjalan. Dengan ini, Nyadi mengharapkan agar Perda yang disusun ini benar-benar bisa diimplementasikan.

Dilanjut paparan dari Gamayanti yang mengomentari Raperda ditujukan untuk siapa, untuk diketahui oleh siapa, dan sebagai pedoman atau pegangan untuk siapa, karena tujuan dari Raperda ini yang akan menentukan isi dari Raperdaa. Gamayanti berpendapat bahwa Raperda merupakan sesuatu yang komprehensif untuk bisa digunakan oleh siapa saja, sehingga perlu diperkuat dengan keistimewaan DIY karena Raperda ini dari sebuah daerah istimewa. Terkait anak, Indria Laksmi merasa perlu adanya tinjauan lebih lanjut. Seperti beberapa pasal yang dinilai kurang rinci namun di bagian penjelasan tertera “cukup jelas”.

Sari Murti, memaparkan pemahamannya mengenai negara hukum. Konstitusi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, namun negara hukum yang dimaksud disini adalah negara hukum yang tidak diartikan sebagai rule of law, tetapi negara hukum pancasila. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Nyadi dan Gamayanti, betapa banyaknya kebutuhan-kebutuhan untuk mengakomodir berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak. Ada banyak kepentingan anak yang perlu diperhatikan, dan negara perlu hadir disana. Namun hukum juga tidak dapat menjawab semua permasalahan yang ada hanya dalam satu peraturan.

Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar pembentukan Raperda ini, dimana Raperda ini telah didahului dengan kajian yang dituangkan ke dalam sebuah naskah akademik, yaitu kajian secara yuridis dan kajian secara empirik. Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak dirumuskan untuk menghadirkan negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah sebagai pemegang mandat, untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial khususnya untuk anak. (BAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*