Papua Cari Referensi Sesama Otonomi Khusus

DSC_0173Jum’at (29/07/2016) Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY menerima kunjungan dari asistensi perubahan UU 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Kunjungan tersebut sebagaimana yang diharapkan melalui surat atas nama gubenur Papua Sekretaris Daerah T.E.A. Herry Dosinaen tertanggal 19/07/22016.

Disampaikan bahwasanya Provinsi Papua dan Provinsi DIY memiliki kesamaan otonomi khusus. Selama 15 tahun sejak ditetapkannya otonomi khusus pada tahun 2001. Selama kurun waktu 15 tahun, telah terjadi banyak dinamika dan perubahan UU serta berbagai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukukung pelaksanaan UU 21 tahun 2001. Bahkan dalam surat tersebut disebutkan berbagai dinamika di masyarakat menjadikan UU 21 tahun 2001 tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Karenanya, Majlis Rakyat Papua(MRP) dan DPRD Papua (DPRP) sebagaimana yang diamanatkan UU 21 tahun 2001 pasal 77 akan melakukan evaluasi dan memutuskan untuk mengusulkan perubahan.

Muhammad Musa’ad, kepala Bappeda Papua menjelaskan harapan dari kunjungannya ke DIY, karena DIY dipandang sejauh ini dapat mengimplementasikam pelaksanaan UU No. 13 tahun 2013 tentang keisitimewaan DIY. “Sehingga kami memandang perlu untuk melakukan kajian ke DIY untuk mengetahui langkah-langkah proses penyusunan perubahanan UU keistimewaan.” Tuturnya.

Menanggapi pernyataan tersebut Yoeke Indra Agung Laksana mengungkapkan DIY memiliki budaya gotong royong. “UU keistimewaan tidak memiliki turunan peraturan pemerintah.” Jelasnya. Arief Noor Hartanto atau dikenal dengan sebutan Inung membenarkan sekaligus mengapresiasi keberhasilan tim asistensi melalui pemerintah pusat, sehingga tidak perlu ada peraturan pemerintah melainkan langsung ke Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). “Seluruh inisiatif diusulkan oleh eksekutif, dan dewan sebagai pengawasnya.” Tambah Inung.

Ditanya terkait Danais (Dana Keistimewaan) Yoeke politikus dari Fraksi PDIP menjelaskan DPRD DIY tidak turut membahas perencanaan, melainkan sebagai pengawas. Namun ia menyebutkan perentukun Danais digunakan untuk lima urusan keistimewaan. ”Lima urusan keistimewaan meliputi pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, wewenang gubenur dan wakil gubenur. Kedua, kelembagaan pemerintah daerah DIY. Ketiga, kebudayaan. Keempat, pertanahan, dan terakhir tata ruang.” Ungkap Yoeke. (S)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*