Pelajari Peran DPRD Dalam Keistimewaan DIY

DSC_0205Jogja, dprd-diy.go.id – Rabu, (11/5/2016) mahasiswa  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Progam Studi Ilmu Pemerintahan  UMY beraudiensi di DPRD DIY. Dipimpin dosen pembimbing Suswanto, audiensi diterima wakil ketua DPRD DIY, Arief Noor Hartanto.  Suswanto berharap, mahasiswa nantinya dapat memperoleh pengetahuan mengenai keistimewaan DIY.

“Apa yang membedakan DIY dengan daerah lainnya?” tanya Inung sapaan akrab Arief Noor Hartanto   mengawali penjelasannya. Inung menuturkan bahwa keistimewaan DIY ada di provinsi. Masing-masing provinsi memiliki kabupaten dan kota. Keistimewaan DIY berbeda dengan DKI. Jika di DKI tidak terdapat kabupaten/ kota, DIY sebaliknya. “Bisakah DIY seperti DKI?” Tanya Inung memancing keaktifan mahasiswa.

Di antara mahasiswa mengungkapkan kemungkinannya DIY dijadikan seperti DKI yang tidak memiliki kabupaten/kota. Namun, hal tersebut tidak mungkin terjadi karena akan memicu rendahnya persaingan politik, berkurangnya kursi politik, dan partai politik hanya didominasi oleh partai tertentu.

“Jika DIY seperti DKI, DIY akan kehilangan power sharing.” Ungkapnya. Keistimewaan DIY termaktub dalam Undang-Undang  No. 13 tahun 2012. Dua tahun sebelum diterbitkannya  UU No.13 tahun 2012, DPRD DIY diberi tugas tambahan membentuk peraturan UU Keistimewaan.

DPRD DIY memiliki tugas dan fungsi baru selain membentuk Peraturan Daerah (Perda) dalam konteks umum, yakni membentuk Perdais bersama eksekutif. DPRD dilengkapi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bernama Badan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Istimewa (Bapemperda/Perdais).  “Alat kelengkapan ini dulu bernama Badan  Legislasi Daerah.” Jelasnya.  (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*