Pemerintah diminta serius menegakkan Perda Gepeng

perda-gepengJogja, dprd-diy.go.id – Ketua Pansus Pengawasan Perda DPRD DIY Atmaji melanjutkan Rapat kerja Pansus BA no 28 tahun 2016 di ruang paripurna lantai 2 untuk menerima penjelasan Eksekutif mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di DIY.

Semenjak di terbitkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang penanganan Gelandangan Dan Pengemis penanganan gepeng masih menemui permasalahan di antaranya aturan (Pergub) dari perda gepeng sampai sekarang belum terbit, SOP atau panduan petunjuk teknis dan petunjuk program penanganan dan pencegahan gepeng belum jelas, dan perpindahan tempat rehabilitasi (camp Assessment).

Wakil Ketua Pansus Pengawasan Perda Gepeng DPRD DIY Muhammad Yazid menilai
. Mestinya, Pergub yang jadi petunjuk pelaksana dan teknis sudah dibuat maksimal enam bulan setelah perda disahkan. Pansus juga menyarankan untuk mengurusi gepeng tidak bertumpu pada Dinas Sosial saja melainkan dengan membentuk UPT tersendiri untuk mengurusi gelandangan dan pengemis. serta anggota pansus Nadar winoro agar SOP dan petunjuk teknis di cermati dan di sesuaikan setidaknya tahun 2017 kita sudah memilikinya.

Atmaji juga menanyakan bagaimana follow up program Desa Menanti yang justru tidak berjalan saat ini justru mangkrak. Padahal rencananya akan dibangun rumah untuk 40 kepala keluarga bagi para gepeng setelah menjalani proses assessment.

Rani Sjamsinarsi sebagai Pelaksana Tugas Sekda hadir dalam rapat tersebut mengatakan di RPJMD akan kami tata ulang perencanaannya. (az)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*