Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

DSC_1327 (320x213) (280x186)Antusias masyarakat DIY untuk mengetahui seputar kebencanaan cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya pastisipasi pendengar RBTV yang turut berinteraksi dalam acara “Bincang Siang” Kamis (12/12). Ketua Komisi A DPRD DIY Ahmad Subangi meyampaikan DPRD DIY sebagai Lembaga Legislatif telah menghasilkan dua Perda terkait kebencanaan, antara lain Perda Penanggulangan Bencana dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Definisi bencana, penanggulangan, penetapan daerah rawan bencanan beserta elemen yang mempunyai hubungan terkait dengan kebencanaan sudah diatur dalam perda tersebut,” kata Ahmad Subangi. Bencana dibedakan menjadi dua yaitu bencana alam dan non alam. Bencana alam disebabkan peristiwa alam sedangkan bencana non alam disebabkan peristiwa sosial / non alam. Regulasi yang telah dihasilkan mendorong masyarakat untuk lebih siap dalam meminimalisir resiko bencana. “Pemerintah hanya memberi edukasi, sosialisasi dan fasilitasi. Selebihnya kita kembalikan pada masyarakat. Oleh karena itu memberi bekal sadar bencana di masyarakat sangatlah penting. Dalam penanganan bencana masyarakat bukan hanya sebagai obyek namun subyek,” ujarnya. hingga saat ini DPRD DIY masih menyerap aspirasi dari masyarakat terkait seeputar kebencanaan. Edi Wibowo, warga Turi salah satu yang turut berinteraksi lewat telpon menanyakan terkait peredaran miras (minuman keras) yang mulai meresahkan. “Apakah miras bisa diklasifikasikan dengan bencana non alam? mengingat peredarannya yang cukup marak dan mudah dicari,” ujarnya. Ahmad Subangi menanggapi bahwa peredaran miras saat ini memang cukup mengkhawatirkan. Miras bisa menimbulkan perbuatan kriminal seperti perkelahian, pencurian, perkosaan dan lainnya. “Saat ini kita sedang fokus pada pencegahan aids dan narkoba. DIY mencapai urutan kelima dengan jumlah 65 ribu pecandu. namun apabila dalam perkembngannya miras cukup meresahkan maka kami akan usulkan ke eksekutif agar segera mengatasi,” ujarnya. DPRD DIY mendukung eksekutif untuk segera mengimplementasikan amanah di dalam perda tersebut. “Ada 14 Peraturan Gubernur (Pergub) konsekuensi dari dua perda kebencanaan. Saat ini baru tiga yang dibuat, tiga lagi belum ditandatangani sehingga ada delapan Pergub yang belum dibuat. Kami selalu mendorong eksekutif untuk segera menyelesaikan,” pungkasnya. (hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*