Penantian Program Warga Binaan Terganjal Perijinan

Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY menerima audiensi dari Warga Binaan Sejahtera Desaku Menanti pada, Rabu (25/4/2018) di Ruang Transit DPRD DIY. Warga Binaan yang diwakili oleh Lembaga bantuan Hukum (LBH) menyampaikan maksud dan tujuannya terkait dengan permintaan kejelasan nasib para warga binaan yang sudah dijanjikan untuk mendapatkan fasilitas program yang sudah diluncurkan pemerintah, namun sampai saat ini belum ada kejelasan realisasi dari program tersebut.

Komisi D DPRD DIY yang diwakili oleh Koeswanto selaku ketua bersama Dinas Sosial DIY menerima langsung audiensi ini guna menanggapi pernyataan dan permintaan mengenai status program pemerintah tentang pemberdayaan warga binaan yang merupakan warga miskin, gelandangan dan pengemis untuk diberikan fasilitas tempat tinggal dan diberi semacam pelatihan di sektor pertanian dan peternakan. Upaya yang dilakukan pemerintah ini, dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial DIY bertujuan untuk mewujudkan program pengentasan kemiskinan, namun dalam prosesnya ada kendala terkait perijinan dan analisis lingkungan yang belum selesai sehingga menghambat realisasi program untuk warga binaan.

“Terkait dengan program desaku menanti Ini adalah program dari pusat, saat itu menterinya bu Khofifah yaitu program atau wadah bagi gelandangan dan pengemis. Program ini belum ada kejelasan jadi teman-teman komunitas meminta kejelasan dari realisasi program yang dijanjikan tersebut,” ungkap Wira salah satu perwakilan LBH kepada Dinas Sosial DIY.

 

Keadaan inilah yang membuat warga binaan menjadi terkatung-katung hidupnya dan terpaksa kembali ke daerah masing-masing dan harus menjalani hidup dengan pekerjaan yang tidak layak.

Menurut LBH yang mendampingi warga binaan, program ini hanya akan merugikan anggaran negara saja dan tidak memberikan manfaat karena pembangunan yang sudah berjalan ternyata masih ada kendala terkait perijinan dan analisis lingkungan sekitar yang ternyata merupakan daerah rawan bencana dan merupakan kawasan hutan lindung.

“Berkaitan dengan masalah ini, mungkin ada kendala terkait dengan perijinan yang mengganjal  di Desa Nglanggeran ini yang sudah diteliti dan direkomendasikan memang adalah daerah yang mempunyai kemiringan yang rawan longsor dan tidak layak untuk dijadikan hunian dan juga adalah kawasan hutan lindung. Kami akan re-desain ulang tentang lahan ini karena rekomendasi dan kajian oleh pihak Pemerintah Daerah Gunungkidul, maka Dinsos DIY akan melakukan re-desain lahan tersebut untuk tempat pelatihan pertanian dan peternakan untuk warga binaan. Kami juga sudah bersurat lagi untuk menelaah dan penerbitan ijin untuk pemanfaatan lahan tersebut,” ujar perwakilan Dinas Sosial DIY di DPRD DIY (25/4).

Upaya lain yang akan ditempuh Dinas Sosial DIY untuk menampung sementara warga binaan adalah dengan memberikan tempat tinggal sementara di panti di derah Tegalrejo. Solusi ini menjadi opsi sementara bagi warga binaan untuk mendapatkan hunian daripada harus bingung untuk menetap di kost atau kontrakan.

“Komisi D DPRD DIY terus mendorong Dinas Sosial DIY agar segera mengambil kebijakan jangka pendek untuk menampung warga binaan dan segera menyelesaikan proses program ini dengan tepat dan terus memfasilitasi pertemuan lanjutan terkait penyelesaian permasalahan ini,” tutur Koeswanto Ketua Komisi D DPRD DIY saat memberikan rekomendasi audiensi di DPRD DIY. ***(wawan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.