PENDEMO BANDARA KULONPROGO LAKUKAN AKSI MOGOK MAKAN

DSC_0164Saat paripurna berlangsung, sekelompok pendemo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) melakukan aksi di DPRD DIY. Dengan membawa atribut aksi serta keranda bertuliskan innalillahi wa innailahi raji’un, lima perwakilan aksi diterima di ruang transit DPRD DIY. Martono warga asli Kulonprogo mengaku akan melakukan aksi mogok makan. Hal tersebut dilakukan sebagai tuntutan agar gubenur mencabut surat keputusan No. 68/Kep. 2015 tentang IPL pembangunan bandara. Tuntutan lain yaitu pencabutan Perda RT/RW Kabupaten Kulonprogo, pencabutan penggusuran lahan produktif, dan penghentian kriminalisasi terhadap petani.

“Kami meminta dewan memberikan tanggapan terkait permasalahan yang selalu menindas petani.” Ucap Agus Sutiyanto saat diberi kesempatan berbicara. Agus Sutiyanto menuturkan kriminalisasi yang dilakukan kepada petani telah sampai pada penekanan dan ancaman. Seperti ancaman ketika tidak mau menyerahkan tanah, tanah akan diambil tanpa uang ganti.

Menanggapi hal tersebut Eko Suwanto S.T.,M.Si. ketua komisi A membantah. “Kriminalisasi terjadi ketika ada penangkapan.” Meskipun demikian Eko menghimbau keamanan dan keselamatan adalah hak semua warga. “Termasuk yang menyuarakan suaranya.” Kata Eko.

Eko berjanji akan menindaklanjuti dengan kepolisian serta berharap kepada masyarakat agar melapor ketika terjadi kriminalitas. Secara khusus komisi A akan mengundang Pemda DIY untuk berdialog.

Yang terpenting adalah semua warga mengikuti proses hukum dan berkenan menghadiri rembukan. “Kita akan mengadakan rapat kerja dengan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan Bandara di Kulonprogo.” Tambah Eko politikus fraksi PDIP.

Terkait aksi mogok makan yang akan dilakukan selama 14 hari, Santos meminta salah satu dewan tanda tangan sebagai bentuk dukungan. Inung sapaan akrap Arief Noor Hartanto S.IP memohon maaf karena permintaan tersebut perlu dirembuk bersama dengan keluarga besar DPRD DIY. Namun, Inung tidak lantas melarang pendemo melakukan aksi. “Monggo, kalau mau melakukan aksi mogok makan.” Kata Inung.

Berbeda dengan Sukarman yang juga duduk di komisi A tersebut meminta agar pendemo mempertimbangkan keinginannya untuk mogok makan. “Tidakkah ada cara lain?” Tanya Sukarman. Sukarman berharap agar dirembukkan kembali bersama pihak-pihak berkepentingan.

Adapun Anwar Hamid S.Sos. dari komisi D asli Kulonprogo mengaku memahami kondisi masyarakat. Ia yang juga bergerak di bidang Kesejahteraan Masyarakat menuturkan apapun pembangunan, basiknya harus mensejahterakan rakyat. Politikus fraksi PKB tersebut berharap mogok makan tidak dilakukan karena hanya akan menyakiti badan dan jika sakit, pendemo tidak dapat meneruskan perjuangannya. “Yang hadir disini semuanya Islam?” Tanya Anwar Hamid yang diangguki kelima pendemo. “Dalam Islam tidak menyuruh umatnya tidak makan. Lebih-lebih selama 15 hari.” Ia menyarankan kalau mogok makan mending diniati berpuasa Muharam saja, dengan catatan tetap  sahur dan berbuka. “Puasa saja, malah dapat pahala.” Tuturnya. (S)

DSC_0099DSC_0077DSC_0167

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*