Penegakan Perda Gepeng

Dialog Interaktfi di Studio Jogja TV
Dialog Interaktif di Studio Jogja TV

Jogja, dprd-diy.go.id –Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 yang mengatur mengenai penanganan Gelandangan dan pengemis sudah berjalan selama dua tahun namun masih dinilai belum efektif diimplementasikan. Evaluasi tersebut dibahas dalam dialog interaktif yang diselenggarakan oleh DPRD DIY di Jogja TV, Selasa (11/10/2016).

Dialog interaktif ini dipandu oleh Maya Sila selaku pembawa acara, dengan narasumber H. Muahammad Yazid, wakil Ketua Pansus Penegakan Pengawasan Perda 1 tahun 2014, dan Drs. Untung Sukaryadi, selaku Ketua Dinas Sosial DIY.

Untung menyampaikan terkait data jumlah Gepeng di Dinas Sosial di DIY berjumlah 530. Gelandangan dan Pengemis tersebut dibagi menjadi psikotik, anak-anak, dan yang dapat diberdayakan.

Yazid menjelaskan pengertian Gelandangan berdasarkan Perda 1 Tahun 2014, yakni Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Untung menambahkan bahwa tiap bulan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), Satpol PP, dan kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial DIY. Data yang diterima Dinas Sosial DIY menyebutkan bahwa jumlah Gepeng sebelumnya yang berjumlah 35 Gepeng dapat berkurang menjadi 10 Gepeng .

Yazid juga menambahkan, “ada tiga jenis kelompok Gepeng, yaitu mandiri, kedua yaitu Gepeng yang diorganisir oleh oknum tertentu, jenis Gepeng ini yang harus diantisipasi oleh Dinsos karena dapat berujung pada human trafficking, dan ketiga yaitu Gepeng yang berasal dari kampung yang memang turun-temurun menjadikan Gepeng sebagai profesi dan kebiasaan.”

Untung menyebutkan bahwa sebenarnya Dinsos tidak berhak menertibkan, Dinsos hanya berwenang merehabilitasi. “Kita bina mental mereka, spriritual, dan mengasah skill mereka”, tambahnya.

Yazid menyebutkan strategi rehabilitasi ada empat. Yaitu preventif, koersif, rehabilitatif, dan integrasi. Yazid mengingatkan bahwa siapapun berkompeten untuk ikut menganggulangi Gepeng. Fungsi dari Perda 1 Tahun 2014 ini juga untuk mencegah dan mengatasi Gepeng yang masih berkeliaran di perempatan di sejumlah sudut Kota di DIY yang pada dasarnya untuk mencapai tujuan visi dan misi Pemerintah Provinsi DIY sebagai Kota Seni yang memiliki nilai estetika dan memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya.

Politikus PPP ini mengatakan “Perda sudah disahkan oleh DPRD, namun belum adanya penegakan oleh Eksekutif terkait Perda tersebut. Implementasi Perda 1 Tahun 2014 ini masih jauh dari harapan. Di Camp Asessment juga hanya dijatah 150 orang, fasilitas dan makanan yang diberikan pun dirasa kurang layak. Seharusnya, fasilitas yang diberikan di Camp Asessment layak karena untuk mendukung Gepeng yang sedang direhabilitasi segera sembuh baik secara fisik maupun mental. Kekecewaan kami juga muncul terhadap rencana pemindahan Camp Assesment tetapi belum ada solusi tempat baru. Politik kebijakan Eksekutif dinilai kurang serius.  DPRD mengharapkan pihak Eksekutif untuk segera mengaplikasikan Perda yang sudah di sahkan oleh DPRD tersebut secara efektif, baik dari segi politik kebijakan, maupun anggaran. Kami selaku legislatif memiliki usaha yang real yaitu dengan membuat Pansus (Panitia Khusus). Kami juga memberi himbauan kepada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tidak memberikan uang kepada Gepeng yang berkeliaran di jalanan, karena hal tersebut merupakan tindakan yang salah, memberi uang kepada Gepeng sama saja memupuk keberadaan Gepeng yang akan semakin menjamur di DIY ini.” (rf)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*