Pengawasan Perlu Meniru Gaya BPK Dalam Melakukan Pemeriksaan di SKPD

 

ba 11 tahun 2016 lkpj dprd diy (2)Jakarta, dprd-diy.go.id РLaporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah karena itu  DPRD sebagai mitra kerja dan pengawas Pemerintah Daerah harus melakukan cross check terkait kegiatan-kegiatan pemerintah daerah di masing-masing SKPD dan kinerja dan capaian-capaian yang telah dilaksanakan SKPD.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur disusun berdasarkan pada RKPD yang setiap tahun harus disampaikan ke DPRD. Bentuk dari pengawasan tersebut adalah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur.

Tanggal 2 s.d. 3 Mei 2016 Dharma Setiawan, MBA  bersama Panitia Khusus BA 11 Tahun 2016 bertolak ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta berkonsultasi terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur

Rombongan diterima oleh Amaliani Tri Murti, S.Sos, M.Si. Kasubdit Wilayah II Direktorat Fasilitasi KDH dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Dijelaskan Amaliani, DPRD DIY perlu meniru gaya dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan di SKPD, sehingga apabila DPRD sesuai dengan tugas fungsi dapat menyampaikan rekomendasi sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sehingga Kepala Daerah dapat memanggil SKPD terkait hasil rekomendasi DPRD.

Dalam menyusun rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur, DPRD harus menggunakan RPJMD dan RKPMD sebagai bahan sandingan dalam pembahasannya. Sebelum menyampaikan rekomendasi DPRD perlu melakukan monitoring ke SKPD-SKPD. Monitoring di lapangan agar dilakukan sebelum 30 hari pembahasan Laporan Keterangan PertanggungJawaban Gubernur dan kegiatan monitoring ini dapat dianggarkan dalam APBD. Hasil monitoring selanjutnya akan disandingkan dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur apakah sudah sesuai dengan di lapangan.

DPRD dapat meminta klarifikasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di SKPD terkait capaian-capaian, kinerja, target dan output. Begitupun Dana dekonsentrasi tetap harus dilaporkan dan dimasukkan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur dan seluruh informasi yang relevan.

Terkait dengan perbedaan UU No 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai kedudukan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah dalam hal ini menjadi masukkan Ditjen OTDA untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut.(az)

ba 11 tahun 2016 lkpj dprd diy (8) ba 11 tahun 2016 lkpj dprd diy (13)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*