Pengelola Tanah Tutupan Parangtritis Siap Lengkapi Dokumen Dalam Dua Pekan

DSC_0276Senin, (29/08/2016) sesuai rencana Yoeke Indra Agung Laksana kembali menerima audiensi pengelola tanah tutupan Parangtritis. Turut hadir juga Kantor Pertanahan Bantul, Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Komisi A DPRD DIY. Yoeke sapaan akrab Yoeke Indra Agung Laksana yang juga ketua DPRD DIY menyambut hangat kedatangan Sardjijo beserta rombongan. Ia berharap solusi-solusi dapat ditemukan sebagai langkah terbaik dalam menangani tanah tutupan Parangtritis. Mengulas pada pemaparan audiensi pada Kamis (22/08/2016).

Pada tahun 1942 tanah seluas 106 Ha 6530 M2 tersebut dirampas Jepang untuk kepentingan perang Asia Timur Raya (Jepang melawan sekutu). Selanjutnya oleh Jepang tanah tersebut ditutup.  Artinya masyarakat dilarang memasuki dan mengakses tanah itu sampai Jepang meninggalkan Indonesia.  Fakta historis atau sejarah sejak Jepang pergi meninggalkan Indonesia, status tanah tutupan menggantung (tidak jelas). Secara yuridis setelah Jepang kalah perang melawan sekutu dan meninggalkan Indonesia, mestinya otomatis tanah tersebut kembali ke pemiliknya atau ahli waris. Sayangnya pemerintah desa dan pemerintah tingkat DIY tidak segera menyelesaiakn hak-hak rakyat atas tanah tersebut.

Kini, subjek hak atas tanah tutupan pada buku induk catatan tanah telah diubah dari aslinya. Angka-angka luas tanah M2 atas nama pemilik dicoret digunakan tinta merah dengan diberi keterangan ISTIMEWA I. Hal tersebut merupakan tindak pembatalan sepihak atas pencoretan dalam daftar buku catatan tanah desa tersebut. Sementara kata ISTIMEWAI pada coretan tinta merah itu maknanya multi tafsir, dan yang mengetahui makna sebenarnya adalah yang mencoret pada zaman itu. Menurut Bahasa kata ISTIMEWA I berarti tanah bersifat sangat khusus, luar biasa atau lain daripada yang lain yang sangat utama alias nomor I bukan nomor II dan nomor III dan seterusnya bagi Jepang. Maksudnya jika Jepang menang dalam perlawanan saat itu, maka tanah akan menjadi miliknya. Namun jika Jepang kalah dalam peperangan, maka tanah akan dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya.

Namun terdapat tafsir lain menganai apakah benar masalah pertanahan di DIY mengacu pada rijksblad telah dihapus sejak berlakunya UUD 1945 pasal 33, Perda DIY No. 3 tahun 1984, Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961, Keputusan Presiden No. 33 tahun 1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 1984, dan Perda DIY No. 3 tahun 1984 sehingga hak-hak atas tanah warga negara Indonesia (WNI) termasuk DIY dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 H, UU No. 5 tahun 1960 pasal 9 dan 21, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 36. Sementara UU No. 13 tahun 2012 tentang Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY tidak dapat menggantikan UU No. 5 tahun 1960 dalam hal pertanahan maupun mengabaikan UU No. 39 tahun 1999 dalam hal jaminan pemenuhan hak milik.

Menanggapi hal tersebut, Yoeke langsung meminta ketua komisi A untuk memberikan tanggapan. Usai mengucapkan terimakasih kepada Yoeke Indra Agung Laksana atas waktu yang diberikan oleh pimpinan. Eko Suwanto menyapa hangat para pengelola tanah tutupan Parangtritis yang hadir. Salam merdeka diucapkannya dengan lantang disertai kepalan tangan ke atas yang juga diikuti oleh pengelola tanah tutupan parangtritis. Eko meminta agar disertakan dokumen yang otentik meliputi peta yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. “Bukan dari google map.” Tandasnya. Eko  panggilan akrab  politikus fraksi PDIP tersebut menjelaskan pentingnya peta dalam menangani masalah yang sedang diadukan. “Agar kita paham dan memiliki gambaran yang jelas terkait tanah tutupan Parangtritis.” Ia juga meminta kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk melakukan kajian lapangan. Bersama komisi A serta dinas terkait akan melakukan pertemuan khusus untuk melakukan kajian bersama. Ia berpesan agar masyarakat warga tersebut berkenan menjaga kondisi Jogja yang kondusif, serta menjaga kerukunan antar warga.

Selain memberikan rekomendasi, Eko Suwanto juga mengapresiasi langkah yang ditempuh para pengelola tanah tutupan Parangtritis dengan beraudiensi membahas dan mencari solusi. Mengutip surat Al-Asr, agar semua pihak bersabar dalam menangani masalah tersebut. “Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat Parangtritis sebagai daerah wisata tidak lagi dikunjungi wisatawan, karena jika terjadi kerusuhan dapat merugikan warga setempat.”

Dalam pertemuan tersebut para pengelola tanah tutupan Parangtritis sepakat untuk saling menjaga kerukunan. Serta menjanjikan akan berusaha dalam waktu dua pekan membawa dokumen yang lebih rinci meliputi peta. (S)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*