Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan di DIY

DSC_0046 (420x279)Public Hearing bersama masyarakat umum untuk menyaring saran dan masukan terkait pembahasan Raperda Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar, berlangsung di Ruang Rapur Lt. II Gedung DPRD DIY, Kamis (30/01). UU tentang Pangan belum memberikan kepastian dalam penjaminan mutu dan kelaikan pangan. DIY merupakan  produsen sekaligus konsumen pangan segar sehingga Pemda DIY berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari komsumsi pangan segar yang  cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi lokal di  daerah. Ruang lingkup dari Perda tersebut meliputi jaminan mutu dan keamanan pangan segar serta peredaran dan pemasaran pangan segar. Agus Mulyono, anggota Pansus mengatakan keamanan dan ketersediaan pangan merupakan isu global. “DIY harus tetap dipertahankan sebagai sentra pruduksi. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang mengatur,” terangnya. Perda ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan dari para petani. Sertifikasi pangan ditujukan untuk menjaga mutu kualitas suatu produk pertanian. Namun bisa juga meningkatkan kesejahteraan para petani karena diharapkan produk yang bersertifikat bisa bernilai jual tinggi dan menembus pasar global. Antusiasme peserta terbukti dengan banyaknya masyarakat yang hadir dan mengajukan masukan. Petrus, Petani Jeruk Cangkringan berpendapat dalam draft Raperda tersebut perlu ditambahkan adanya prosedur ketat terkait produk buah / sayuran import yang masuk ke DIY guna melindungi stabilitas harga pasar. Petani asal Cangkringan tersebut juga menambahkan agar standar mutu yang diterapkan disesuaikan dengan SNI (Standar Nasional Indonesia). Petrus Gunawan, Petani asal Bantul tersebut mengedepankan pada sangsi yang tegas. “Harus ada sangsi tegas bagi produsen yang memakai bahan berbahaya. Selain itu perlu adanya lembaga pengawas selain pemerintah yang ditunjuk agar pengawasan lebih optimal,” ujarnya. Untuk mendorong kesejahteraan petani, DIY harus bisa meningkatkan nilai jual dengan memajukan produk organik. “Konsep One Product One Villages harus dikembangkan agar setiap daerah punya sentra produksi yang berbeda. Konsep ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan kedepan pertanian bukanlah suatu hal yang ditinggalkan,” ujar Arif Rahman, Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY. (hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*