Penjelasan DPRD DIY Terkait Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY Disampaikan

Jogja, dprd-diy.go.id – Salah satu keistimewaan DIY adalah keistimewaan di bidang kebudayaan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY Dharma Setiawan dalam Rapat Paripurna, Senin (20/02/2017) terkait dengan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif arsitektur bangunan berciri khas DIY. Dalam sidang paripurna yang berlangsung pada senin (20/02/2017), Dharma Setiawan mengungkapkan tidak banyak provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah budaya yang begitu panjang dan sekaligus menjadi saksi peristiwa-peristiwa penting yang ikut menentukan perkembangan kehidupan manusia di tanah air Indonesia. “Khususnya di Pulau Jawa.”Jelasnya.

Dharma sapaan akrab Dharma Setiawan juga menjelaskan pada abad ke-16 di wilayah Yogyakarta telah berdiri Kerajaan Mataram Islam di Kotagede. Kemudian pada pertengahan abad ke-18 lahir Kasultanan Yogyakarta setelah adanya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 melalui Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX lahirlah DIY. Rangkaian sejarah ini dapat dilihat dari peninggalan yang berupa arsitektur bangunan tradisional antara lain di Kotagede dan Kota Yogyakarta.

Masa penjajahan Belanda juga meninggalkan banyak bangunan berarsitektur kolonial di Yogyakarta yang memiliki gaya arsitektur sebagaimana yang berkembang di Eropa. Contohnya adalah bangunan-bangunan di kawasan nol kilometer kota Yogyakarta. Selanjutnya pada awal abad-19 sampai awal abad-20 banyak bangunan yang dibangun Belanda telah menyesuaikan terhadap iklim dan budaya setempat yang kemudian dikenal dengan arsitektur Indis. Selain gaya arsitektur kolonial dan Indis, terdapat pula bangunan dengan arsitektur Cina di beberapa kawasan di kota Yogyakarta, antara lain di Pakuningratan, Ketandan, dan Pajeksan. Namun semakin berkembangnya DIY saat ini semakin banyak bangunan baru yang dibangun dengan berbagai macam fungsi, bentuk, dan gaya arsitektur. Bangunan-bangunan dengan arsitektur baru ini tersebar di berbagai lokasi berbaur dengan arsitektur bangunan lama yang ada di kawasan- kawasan yang telah mapan dengan karakter yang kuat, seperti kawasan cagar budaya
Kotabaru.

Pada dasarnya tiap kawasan perlu memiliki identitas yang menjadi ciri khas dari kawasan tersebut. Salah satu yang dapat menunjukkan identitas sebuah kawasan adalah arsitektur bangunan. Dengan keragaman arsitektur yang ada di Yogyakarta
saat ini, maka muncul pertanyaan: “Bagaimanakah arsitektur bangunan di DIY ini bisa mendukung terwujudnya identitas Yogyakarta?”

Sampai saat ini Pemerintah Daerah baik DIY maupun Kabupaten/Kota belum memiliki regulasi yang memadai guna mengarahkan perkembangan arsitektur di DIY. Satu- satunya panduan tentang arsitektur yang telah ada adalah Peraturan Gubernur DIY nomor 40 tahun 2013 tentang Panduan Arsitektur Bernuansa Budaya Daerah sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 6 tahun 2012 tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya namun regulasi tersebut belum dapat
berjalan seeara efektif dan belum dapat memberikan dampak positif karena belum adanya sanksi yang tegas. “Dengan tidak terkendalinya pembangunan bangunan serta lemahnya regulasi dikhawatirkan arsitektur bangunan-bangunan baru akan melunturkan arsitektur bangunan yang telah ada.” Ungkap Dharma.

Lebih lanjut Dharma membacakan pandangan DPRD DIY bahwa Secara yuridis sesungguhnya raneangan peraturan daerah ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya, dimana dalam Lampiran Huruf G Tata Nilai Penataan Ruang dan Arsitektur, mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan tata nilai arsitektur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disiapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Arahan Persyaratan Pola Arsitektur di Kawasan cagar Budaya dan di luar kawasan cagar budaya. Kawasan cagar budaya terdiri atas tiga mintakat utama, yaitu mintakat inti, mintakat penyangga, dan mintakat pengembangan dan mintakat penunjang. Implementasinya diharapkan bangunan baru yang berada di mintakat inti disyaratkan menggunakan rancangan pola lestari asli atau pola selaras sosok, bangunan baru yang berada di mintakat penyangga disyaratkan minimal menggunakan raneangan pola selaras sosok, dan bangunan baru yang berada di mintakat pengembangan disyaratkan menggunakan raneangan pola selaras parsial Sementara itu, bangunan baru yang berada di luar Kawasan cagar Budaya. disyaratkan minimal menggunakan raneangan pola selaras parsial Pengendalian arahan persyaratan selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diatur dalam peraturan perundangan lain.

Perumusan Arsitektur Bangunan Yogyakarta, ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai bentuk eksklusifisme kesukuan dan atau kedaerahan, melainkan sebagai bentuk pengukuhan jati diri ke-Yogyakarta-an sebagai bagian integral dari ke-bhineka tunggal ika-an kebudayaan nasional dan menjadi salah satu bagian dari keberagaman kebudayaan internasional. Disamping itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan serta amanat kepada setiap orang untuk menjaga, melestarikan serta mengimplementasikan kebudayaan.

Di akhir penjelasan DPRD DIY yang dijelaskan Dharma, diharapkan Panitia Pansua (Pansus) saat membahas Raperda tersebut berjalan dengan dengan baik, lancar, dan konstruktif “yang pada akhirnya semoga Raperda ini dapat membentuk DIY menjadi Daerah yang semakin istimewa dengan ciri arsitektur yang khas. “ (S)

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*