Penjelasan Eksekutif Terkait Dengan Amar Putusan MK Terhadap UUK DIY No. 13 Tahun 2012

Rabu (6/9/17) Rapat Kerja Komisi A mengenai penjelasan Eksekutif terkait dengan Amar Putusan MK terhadap UUK DIY No. 13 tahun 2012 di ruang Komisi A dimulai pukul 09.30 WIB dipimpin oleh pimpinan Komisi A Eko Suwanto, ST, M.Si.

Berkaitan dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan berkait dengan pasal yang mengatur tentang PersyaratanGubernur dan Wakil Gubernur DIY. Dan tetap melakukan pembangunan tanpa terpengaruh oleh dinamika politik.

Sekretaris Daerah DIY, Gatot Saptadi kami sudah mendapatkan salinan keputusan MK dan dalam proses pencermatan Biro Hukum, isi dari lembar terakhir amar putusan MK yaitu: pertama, Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya pasal 18 untuk dihilangkan. kedua, Menyatakan prasa yang memuat tentang pendidikan, istri, anak, pekerjaan, dan saudara kandung pada pasal 18 dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan ketiga, Memerintahkan keputusan MK untuk dimuat dalam berita acara Negara Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan munculnya amar putusan ini maka kita harus menaati UU No. 13 tahun 2012 dan amar putusan MK yang mengikat jadi saling mengisi dan kedua-duanya berkekuatan hukum.

Maka dengan putusan MK ini akan bersanding dengan UU No. 13 tahun 2012 yang mempunyai kekuatan hukum berhubungan dengan Perdais dengan putusan MK ini tidak harus diubah

Terkait penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur telah melakukan konsultasi dengan Sekretaris Negara dan hasilnya ialah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan di ibukota Negara yaitu Istana Negara sesuai peraturan Undang-undang yang ada dengan protokoler kepresidenan. Proses pelantikan sesuai jadwal yang sudah diajukan tanggal 10 Oktober 2017 dan terkait dengan prosesi pelantikan silahkan menyesuaikan protokoler kepresidenan.

Mengawal proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur, untuk proses administrasi sudah selesai tinggal menunggu dari kepresidenan.

Plt Sekretaris DPRD DIY Beni Suharsono, menjelaskan berkenaan dengan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2017-2022 sudah dilakukan dua komunikasi dengan para delegasi. Untuk surat ke Presiden dan Menteri Dalam Negeri sudah diproses dan sedang berproses di Sekretariat Negara dan sebagaimana sekenario yang sudah disampaikan rencananya dilakukan di Ibukota Negara dan dimungkinakan dihadiri seluruh anggota DPRD. Dan semoga tidak mundur dari jadwal yang ditentukan.

Berkaitan dengan putusan MK tersebut Komisi A mengharapkan pemerintahan DIY tetap focus pada pembangunan daerah dan menyelesaikan empat masalah besarĀ  antara lain kesenjangan, pengangguran, kemiskinan dan infrastruktur dengan menggunakan APBD yang diselaraskan dengan APBD Kabupaten Kota dan Dana Desa. Dan diharapkan warga Jogja mendukung Pemda DIY dalam melaksanakan pembangunan daerah. (az)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*