Penjelasan Eksekutif terkait Penanganan Gelandangan dan Pengemis di DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Pansus (Panitia img_01661Khusus) menggelar rapat terkait dengan penjelasan eksekutif tentang penanganan gelandangan dan pengemis di DIY pada Senin, (10/10/16). Rapat tersebut diadakan di Gedung Rapat Paripurna Lt.2 Gedung DPRD Provinsi DIY.

Rapat ini merupakan evaluasi atas implementasi Perda 1/2014 tentang penanganan Gelandang dan Pengemis (Gepeng). Setelah sebelumnya anggota Pansus melakukan Observasi ke lokasi penanganan Gelandangan Pengemis di Camp Assesment Centre Kabupaten Bantul Jumat, (7/10/16) dan monitoring lokasi rencana rumah tinggal gelandangan dan pengemis di Desaku Menanti Kabupaten Gunung Kidul (6/10/16).

Dinas sosial yang tak kunjung menemukan gedung baru pengganti camp assessment, membuat Pemprov tidak menganggarkan dalam APBD perubahan. Hal ini pula yang menjadikan DPRD DIY membentuk pansus untuk mengawasi implementasi Perda yang mengatur tentang penanganan Gepeng ini.

Kepala Bappeda menyebutkan bahwa pembangunan gedung baru pengganti Camp assessment sudah mulai dilakukan appraisal namun belum direalisasikan. Beliau menambahkan, anggaran dalam menyediakan tanah sampai pembangunan sudah disiapkan. Hal ini sudah berlangsung selama dua tahun, dari tahun lalu hingga tahun ini.

Inspektorat menambahkan, terkait Desaku Menanti, sebenarnya konsep awalnya adalah hunian tetap, namun tata ruang tidak sesuai untuk dijadikan hunian tetap. Nanti akan ada pelatihan bagi Gelandangan dan Pengemis yang ditampung.

Pasal 26 Peraturan Gubernur dinilai lambat. Peraturan Gubernur tersebut belum menurunkan SOP. Perwakilan dari pansus mempertanyakan, “kenapa Pergub belum jadi, padahal sudah diamanatkan sejak 6 bulan lalu, sebenarnya ini kewenangan siapa?” Ia menambahkan bahwa diperlukan pengawasan Assesment, karena pelaksanaan seringkali tidak sesuai dengan rencana. “desaku menanti dapat anggaran dari pusat, tapi kenapa anggaran bisa berubah fungsi?”, tambahnya. Harapan Gubernur terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Kota pelajar dan Kota Pariwisata.

Perwakilan dari Satpol PP menjelaskan bahwa Satpol PP perlu kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait lainnya, karena Satpol PP tidak dapat bekerja sendiri. Perda ini dapat diimplementasikan dengan baik apabila Pemerintah Kabupaten, aparat kepolisian, dapat bersinergi dengan pemerintah Provinsi DIY. Perlu adanya koordinasi yang baik antara dua belah pihak tersebut. Satpol PP juga menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP membutuhkan dukungan dana.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi meminta bahwa Perda yang mengatur mengenai Gepeng itu dipertegas lagi soal yang dimaksud dengan Gelandangan dan Pengemis. Karena banyak dari razia yang dilakukan, Gepeng yang terjaring mayoritas memiliki KTP. Itu artinya mereka bukan gelandangan karena mereka punya tempat tinggal dan diakui negara.

Biro Kesra menanggapi bahwa dalam pembahasan Perda 1 tahun 2014 ini, Biro Kesra belum pernah diajak membahas masalah ini. Padahal hal ini nantinya akan dijadikan evaluasi bagi Biro Kesra. Terkait dengan desaku menanti, Biro Kesra menambahkan, “ini masih dalam proses pembahasan, nanti kebijakan yang ada dikaitkan dengan tata ruang yang sesuai dengan Perda Tata Ruang.”

Ir. Atmaji selaku pimpinan rapat menanggapi, sejauh ini janji untuk penempatan Gelandangan dan Pengemis masih belum terealisasikan. Meskipun Pergub belum mengatur tentang Gepeng, namun beliau berharap Gepeng dapat teratasi. (rf)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*