Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Raperda

CSC_0524 (420x279)Terjadinya kesenjangan penyelenggaraan pelayanan publik menuntut pemerintah untuk melahirkan aturan yang diharapkan dapat menyajikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, maka dibentuklah Raperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik sebagai payung hukum yang menaungi. Acara dialog interaktif yang digelar di Studio 1 TVRI Yogyakarta dengan narasumber Arief Noor Hartanto selaku Ketua Pansus, Bambang Purwoko akademisi dari FISIP UGM, dan Drs. YB. Jarot Budi Harjo Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY pada Rabu (19/03) terkait dengan pembahasan seputar Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Lahirnya Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik diharapkan dapat melindungi masyarakat dari pelayanan yang dinilai lamban dan kurang memuaskan. Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi misalnya ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan taat prosedur menjadi nilai penting dalam rangka terselenggaranya pelayanan publik selain dari sisi intansi penyelenggara itu sendiri. Bagi penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik yang tidak sesuai prosedur dapat dikenai sanksi. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik bertugas menerima aduan dari masyarakat terkait kepuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

Berbagai terobosan baru dicoba dimunculkan demi terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang memuaskan. Kultur-kultur penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah mengakar pada instansi penyelenggara dibenahi untuk menciptakan pelayanan yang prima. Diungkapkan oleh Arief Noor Hartanto, bahwa pada pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang menjadi unit pelayanan dasar dalam pelayanan kesehatan berjenjang yang menjadi program khusus BPJS seharusnya dilakukan perubahan regulasi seperti mengubah waktu penutupan pendaftaran serta jam operasional menjadi lebih lama. Sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang tersedia. Kelompok renta dan penyandang disabilitas juga tidak luput menjadi perhatian. Pelayanan kesehatan dipusatkan pada lantai 1 gedung penyelenggara pelayanan publik agar didapat kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. (hms.efm)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*