Perangi Melari SMI Gelar Aksi

Jogja, dprd-diy.go.id – Senin, (16/1/2017) Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) melakukan demo memperingati peristiwa 15 Januari 1974  di DPRD DIY. Berbagai tuntutan diteriakkan untuk memperingati MALARI (Malapetakan Lima Belas Januari). Disebut sebagai MALARI karena 43 tahun yang lalu menewaskan 11 mahasiswa, 75 luka berat dan 775 ditahan. Aksi mahasiswa tersebut ditengarai persoalan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah pada tahun 1974 telah banyak melakukan pembangunan yang dinilai semakin memperburuk ekonomi rakyat. Paling utama disebutkan bahwa rakyat sudah mulai jenuh dengan perlakuan represif pemerintah dan korup yang dilakukan pemerintah Orde baru. Orde baru juga disebut sebagai era baru penjajahan modal di Indonesia. Pemodal asing seolah berlomba-lomba berinvestasi di Indonesia. Saat itulah kapitalisme dan imperialisme terjadi di Indonesia yang membuat pembangunan-pembangunan di Indonesia semakin menjerat rakyat.

Mengingat peristiwa tersebut, SMI menggelar aksi dengan mendatangi DPRD DIY. Syafrudin Bayu N selaku koordinator umum aksi memandang tahun 2017 sebagai tahun bencana krisis ekonomi. Sendi-sendi perekonomian global dilihat semakin bangkrut sebagai dampak dari paham kapitalisme liberal tanpa diimbangi praktik kesejahteraan sosial. Sementara proses globalisasi mengalami kekusutan oleh krisis keuangan dan ekonomi yang melanda dunia dalam tahun-tahun terakhir ini. ketimpangan ekonomi menciptakan frustrasi, kekecewaan, dan rasa putus asa menjadi pencetus munculnya radikalisme dan fundamentalisme di berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia. krisis dunia telah membuat banyak negara adidaya memproteksi perdagannya, dan ini sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia yang sangat bergantung dengan neraca perdagangan ekspor. “ Hal ini merupakan pukulan bagi ekonomi Indonesia yang pendapatannya bergantung kepada komoditi ekspor mentah.” Ungkap Syafrudin.

Syafrudin juga menyebutkan sepanjang 2016, berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas pertumbuhan. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut dianggap sebagai kelanjutan upaya yang juga pernah dilakukan pada September 2015. Pemerintah menerbitkan 14 paket kebijakan ekonomi yang menjadi roh untuk mendongkrak investasi. Kran investasi dibuka selebar-lebarnya, bahkan lebih lebar daripada saat Orde Baru. Namun semua usaha Jokowi untuk menjual Indonesia ke luar negeri tingkat pemasukan investasi asing pun tak mampu menjadi jalan keluar. APBN masih de isit karena beban 1/3 totalnya digunakan untuk menambal bunga hutang Bank dunia. Sementara melambatnya perekonomian juga otomastis berimbas pada pemasukan pajak, yang mendorong Jokowi untuk memangkas anggaran belanja. Subsidi yang menyangkut hidup rakyat seperti pendidikan, kesehatan, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan listrik dipangkas habis untuk menambal de isit APBN. Daya beli rakyat semakin merosot akibat politik upah murah, PHK massal, dan penggusuran tani gurem dan nelayan.

Menanggapi hal tersebut, SMI yang dipelopori Syafrudin menyatakan sikap dan tuntutannya;

  1. Lawan kapitalisasi pendidikan
  2. Hapus sistem uang kuliah tunggal, berikan transparasi anggaran pendidikan dan jaminan kebebasan berserikat dan beraspirasi di lingkungan kampus
  3. Berikan jaminan demokrasi di dunia pendidikan
  4. Turunkan harga sembako dan pajak rakyat
  5. Hentikan kekerasan terhadap Gerakan Rakyat (Kriminalisasi buruh, Kriminalisasi dan Drop Out Mahasiswa, Kriminalisasi Tani)
  6. Lawan sistem bebas dan MEA
  7. Tolak perjanjian yang meliberalisasi ekonomi bangsa Indonesia
  8. Tolak politik upah murah dan cabut PP 78/2015
  9. Berikan jaminan sosial terhadap pemuda, KMK dan keluarga nelayan
  10. Gerakan mahasiswa, buruh, tani, KMK, dan sektor rakyat lainnya bersatu dalam peringatan tragedi MALARI tanggal 16 Januari 2017, dengan turun ke jalan dan kepung pusat-pusat ekonomi maupun pusat pemerintahan.
  11. SMI bersama unsur-unsur persatuan aktor dan multisektor menggalang aksi pra MALARAI serentak tanggal 11 Januari 2017.

Selain menyampaikan tuntutan, SMI juga memberikan alternatif atau solusi untuk kesejahteraan rakyat yakni dengan mewujudkan reforma agraria sejati, nasionalisasi aset-aset strategis di bawah kontrol rakyat, bangun industrialisasi nasionalisasi kuat dan mandiri, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, bervisi kerakyatan, dan saatnya membangun alat politik rakyat sejati untuk pembebasan nasional melawan imperialisme.

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Dharma Setiawan mengaku setuju dan mendukung aksi yang dilakukan pada hari ini . Dharma memandang kapitalisasi pendidikan memang terjadi sehingga pendidikan yang ada dijadikan ajang bisnis. “Undang-Undang pendidikan memang harus direvisi.” Jelas Dharma. Terkait upah murah, pemerintah terutama DIY telah mengupayakan setiap tahunnya meningkat. Begitu juga dengan pasar bebas, Dhar menyetujui agar pemerintah tidak dengan mudahnya mengizinkan investor asing masuk yang menjadikan rakyat semakin terjerat. Adapun terkait Agraria, DIY telah memiliki Perdais pertanahan yang berhasil diselesaikan dan disepakati anatara DPRD DIY dan Gubenur. “Perdais pertanahan sudah sesuai dengan UUPA.” Jelas Dharma. Namun, Dhar juga mengungkapkan meskipun namanya Sultan Ground bukan berarti tanah milik sultan dan rakyat tidak memiliki sama sekali. Karenanya, Dharma berjanji nantinya akan mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak multi tafsir. (S)

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*