Perlu Verifikasi yang Cermat terhadap Sultan Ground

img_20161018_141339Jogja, dprd-diy.go.id – Selasa (18/10/2016), di depan Panitia Khusus Bahan Acara No. 27 Tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Daerah Istimewa Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek yang dilaksanakan di Ruang Bapemperda DPRD DIY, Miftakh Adhi Ikhsanto memenuhi permintaan panitia khusus untuk memberikan penjelasan terkait dengan urgensi dukungan peraturan daerah dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPMD) DIY.

Menurut, Suharwanta ada dua hal penting yang perlu penjelasan terkait dengan peraturan daerah. Yang pertama adalah bagaimana peraturan daerah dapat mengharmoniskan dan menyeimbangkan secara penuh antara Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang Undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012. Kedua, bagaimana strategi atau kiat yang perlu dilakukan oleh DPRD DIY untuk dapat memproyeksikan kebutuhan peraturan daerah yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMD) DIY Tahun 2005-2025.

Sebagai contoh, Suharwanta belum melihat arah dari pembangunan di DIY terkait dengan visi yang hendak dicapai DIY yaitu menjadi daerah tujuan wisata paling terkemuka se Asia Tenggara. “Sampai saat ini kami belum melihat DIY seperti apa yang akan datang, sementara pembangunan yang nampak saat ini adalah pembangunan hotel-hotel yang sangat pesat, sementara DIY yang diharapkan adalah DIY yang ngangeni yaitu DIY yang memiliki kenangan dan manusiawi.” Ungkapnya. Hal ini disampaikan Suharwanta setelah mendengarkan Miftakh memberikan pengantarnya.  Hal lain yang dicontohkan oleh Suharwanta adalah terkait dengan perkembangan kunjungan wisata khususnya di Gunungkidul yang saat ini sedang mengalami booming, namun kurangnya dukungan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana justru akan menjadi kontraproduktif. Dikhawatirkan bahwa Gunungkidul boleh jadi ke depan akan ditinggalkan kalau tidak bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini.

Menanggapi permasalahan yang menjadi pertanyaan panitia khusus tersebut, Miftakh menjelaskan bahwa terkait dengan hak milik mengenai sultan ground atau pakualaman ground bahwa, menurut penjelasannya,  dalam hukum berlaku aturan Lex specialis derogat legi generali artinye hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Terkait dengan perbedaan Undang Undang Pokok Agraria Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak dapat diterapkan di DIY,”Undang Undang Pokok Agraria batal demi hukum dengan adanya Undang Kesitimewaan”, ungkapnya. “Hanya yang perlu menjadi perhatian adalah proses verifikasinya.  apakah tanah itu merupakan sultan ground atau bukan. Karena kalau tidak cermat dikhawatirkan akan banyak melanggar hak publik. Sedangkan tanah yang tidak masuk ke dalam sultan ground, maka ia mengikuti Undang Undang Pokok Agrara”, tambahnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*