Perlunya Peraturan yang Berpihak pada Perlindungan Pasar Tradisional

Senin, 15 Januari 2018 bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian DPRD DIY mengadakan Forum Grup Discussion (FGD) dengan tema “Peningkatan Kualitas Pengawasan Melalui Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah.  Pertemuan tersebut dihadiri oleh para akademisi dan perwakilan dari berbagai instansi permerintahan DIY. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai hasil kajian evaluasi dari beberapa peraturan daerah, diantaranya adalah hasil kajian evaluasi dari peraturan daerah mengenai pemerintahan, peraturan daerah pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan kadipaten,  perda tata ruang, dan beberapa perda lainnya.

 Iwan Satriawan sebagai salah satu perwakilan dari pihak akademisi menyampaikan mengenai hasil kajian evaluasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan kadipaten,  Perda tata ruang di DIY. Iwan menyayangkan, tata ruang di DIY masih sangat berantakan dan pengawasannya lemah.  Salah satu yang menjadi kritik dan saran yang dikemukakan Iwan adalah mengenai Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Menurutnya sampai saat ini belum terdapat Undang-undang (UU) tentang Pasar Tradisional yang mengharuskan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan terkait. Hal ini dikarenakan implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum ada ketegasan dari pihak Pemda terhadap zonasi pasar tradisional dengan toko perbelanjaan maupun toko modern untuk memberikan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang melanggar Perda tersebut.

Misal, masih terdapat kawasan pasar tradisional yang tidak memiliki lahan parkir sehingga menggunakan bahu jalan dan menyebabkan kemacetan. Selain itu, penataan toko modern yang terlalu berdekatan yang mengapit toko kelontong masyarakat dengan modal kecil sehingga hal ini bisa mempersulit warga untuk bersaing dan pendapatan warung kecil semakin menurun. Oleh karena itu, DPRD harus membuat skala prioritas Perda yang perlu dievaluasi. Distribusi ekonomi secara merata diperlukan supaya  tidak adanya hegemoni monopoli yang dapat merugikan masyrakat. Sehingga DPRD juga perlu memperketat implementasi Perda yang berlaku dan menindaklanjuti Perda terkait sehingga terdapat peraturan yang jelas mengenai penataan dan pembinaan Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.