Pernyataan Sikap Jogja Gumregah Tolak Revisi UU KPK

IMG_0020 Jogja, dprd-diy.go.id – Koalisi Masyarakat Sipil anti Korupsi Yogyakarta melakukan demo di depan DPRD DIY untuk menyampaikan pernyaan sikap terkait dengan revisi UU KPK yang dipandang sebagai upaya untuk melakukan pelemahan terhadap keberadaan KPK (16/2/206). Koalisi Masyarakat Sipil anti korupsi Yogyakarta memiliki anggota terdiri dari para agamawan, budayawan, akademisi, LSM, praktisi, jurnalis, perempuan antikorupsi, organisasi difabel, advokat dan mahasiswa).

Menurut koalisi ini bahwa ada 4 poin krusial draft revisi UU KPK yang diapndang dapat melumpuhkan KPK. Pertama, dibentuknya dewan pengawasan yang memiliki sejumlah kewenangan yang dapat menghambat kinerja kPK, milanya penyadapan dan penyitaan yang harus seizin dewan pengawas.

Selain itu, adanya revisi agar penyadapan dilakukan pada tahap penyidikan dipandang menjadi penghambat dan menyulitkan KPK melakukan reaksi cepat atas informasi praktek penyuapan maupun operasi tangkap tangan.IMG_0025

Hal lain yang disampaikan adalah adanya pelarangan pengangkatan baik untuk penyidikan dan penyelidikanya KPK  secara mandiri dan diharuskan mengangkat dari Kepolisian, kejaksaan maupun penyidik dari PNS.

Hal ini juga akan menjadi penghambat dalam penindakan untuk melawan korupsi. Terakhir adalah poin terkait dengan penghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang selama ini menjadi kekuatan KPK untuk menuntaskan pekerjaan sampai ke pengadilan.

Atas dasar hal-hal diatas Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menegaskan pernyataan sikapnya yang  diterima oleh Bagian Humas DPRD DIY, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada DPR RI yang pertama meminta agar DPR RI membatalkan rencana pembahasan Revisi UU KPK di sidang paripurna DPR.

Pernyataan sikap kedua adalah meminta agar Presiden Jokowi untuk menolak membahas Revisi UU KPK bersama dengan DPRD (tidak mengeluarkan Surat Presiden) dan menariknya dalam Prolegnas 2015-2019. Langkah penolakan Revisi UU KPK ini sesuai dengan Agenda Nawa Cita khususnya memperkuat KPK.

Pernyataan sikap ketiga adalah meminta kepada masyarakat harus menghukum partai-partai politik pendukung revisi UU yang melemahkan KPK dengan cara tidak memilih kandidat yang diusung parta tersebut dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada) 2017.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*