Perubahan Perda Retribusi Jasa Umum Lahirkan RS Respira

Public hearing yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Lt. III disiarkan langsung oleh RRI Yogyakarta pada Senin (3/02) lalu pukul 10.00 dalam acara pembahasan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang dipimpin oleh Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi D, Putut Wiryawan. Dalam kesempatan ini, turut hadir pimpinan dan anggota Pansus BA 2 Tahun 2014 beserta dinas-dinas terkait, anggota dewan Arif Noor Hartanto, S.IP, Tutiek Masria Widyo, SE, serta Iriani Pramastuti.

Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang sering kita dengar dengan sebutan BP4 yang terletak di Bantul, Kota Gede, Minggiran, dll dengan adanya perubahan perda ini mengalami pergantian nama. Khusus untuk BP4 Bantul berganti nama menjadi Rumah Sakit Respira dan untuk BP4 lainnya menjadi Klinik Pratama yang bertujuan untuk menjadi kepanjangan tangan dari Rumah Sakit Respira. BP4 yang dapat dikategorikan sebagai rumah sakit hanyalah BP4 yang berlokasi di Bantul, oleh karena itu BP4 lainnya dinamakan dengan klinik Pratama. Karena di dalam perubahan perda ini hanya mencantumkan Rumah Sakit Respira saja tanpa Klinik Pratama secara rinci, maka dalam perkembangannya hal ini masih akan menjadi bahan kajian selanjutnya.

Menurut Direktur Rumah Sakit Respira, biaya yang dikeluarkan rumah sakit lebih besar dari yang dibayarkan oleh BPJS. Padahal, dengan adanya BPJS rumah sakit tidak boleh memungut biaya sama sekali. Dengan adanya Perda ini maka Rumah Sakit Paru tidak melakukan pungutan biaya sama sekali. Adapun program yang telah dilaksanakan adalah kunjungan terhadap pasien TB yang mana kepadanya tidak dikenakan pembayaran sama sekali. Apalagi mayoritas penderita TB berasal dari golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Apabila ada pungutan yang dibebankan kepada pasien maka hal ini dapat dilaporkan kepada Dinas Kesehatan. Iriani menambahkan, “Nantinya untuk besaran pemungutan retribusi jasa umum sebaiknya diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat dengan transparan agar masyarakat mengetahui hal tersebut dan terhindar dari praktek pungli, serta Dinas Kesehatan juga harus berperan aktif dalam menampung dan menindaklanjuti keluhan yang ada dari masyarakat”.

Mengenai pelayanan rumah sakit yang dianggap diskriminatif dalam pelayanan terhadap pasien yang menggunakan jaminan kesehatan nasional dan tidak menggunakan jaminan kesehatan nasional dapat dilaporkan secara rinci dan jelas kepada Rumah Sakit terkait atau kepada Dinas Kesehatan, penyampaiannya dapat melalui kotak kritik & saran yang sudah disediakan, website, maupun sms. “Diperlukan adanya sanksi yang tegas terhadap pelayanan yang kurang memuaskan mengingat selama ini banyak keluhan dari masyarakat yang hanya dipandang sebelah mata”, tambah Bapak Taufik. (hms.efm)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*