Petani akan miliki Bank Pertanian

Komisi B DPRD DIYDalam menghadapi wacana pembentukan Bank pertanian Komisi B DPRD DIY melaksanakan Kunjungan Kerja ke Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta. Di dampingi oleh Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Dinas Pertanian DIY,  Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY,  Dinas Kehutanan dan perkebunan DIY dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

Kepala Bagian Sarana Prasarana DR. IR. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA, Beliau menjelaskan rencana pendirian Bank Pertanian Di Seluruh Wilayah NKRI.  Di waktu yang lalu Kementerian selalu memberikan ke petani berupa Bansos dampak negatifnya petani ibaratnya orang kecil yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Akibatnya petani justru menjadi manja petani hanya menunggu bantuan dari Pemerintah baik berupa bibit maupun pupuk, sehingga dalam bercocok tanam petani malah merusak jadwal tanam yang seharusnya mereka lakukan, dari kajian kami selama ini dampak positifnya saat ini belum signifikan.

Harapan pemerintah dengan adanya Wacana pembentukan bank pertanian adalah Merubah pola pikir petani menjadi berubah, petani lebih mandiri, petani sudah tidak menunggu Bantuan dari pemerintah terutama di bidang pendanaan. Pemerintah sudah menggulirkan adanya Bank Pertanian dengan harapan pemerintah melalui Bank Pertanian bisa mengakomodir kebutuhan petani terutama di bidang pendanaan di tingkat petani. Bank pertanian menjadi ikon baru, dalam kemajuan pertanian, selama ini memang belum ada langkah nyata dalam mewujudkan lahirnya Bank Pertanian.

Dasar Hukum terkait dengan wacana Bank Pertanian adalah UU NO 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan juga peraturan Bank Indonesia tentang pengelolaan Perbankan. Dasar hukum yang akan di gunakan oleh Kementerian Pertanian adalah UU no 19 tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Di pasal 66, 82, 83, 84, 85, 86 dan 87 tentang    pembahasan masalah pembiayaan pertanian secara umum. Terutama di Pasal 66 berbunyi: Ayat 1 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan nya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani, Ayat 2 : Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan  bukan peminjaman modal, pemberian bantuan penguatan modal , pemberian subsidi bunga kredit ,pemanfaatan dana tanggung jawab sosial.

Sebelum Bank Pertanian berdiri , Pemerintah akan membentuk dulu lembaga yang bernama UKP ( Unit Khusus Pertanian ) Lembaga  ini akan menjadi cikal bakal  ( embrio )  bagi lahirnya Bank Pertanian. UU Perbankan dan peraturan Bank Indonesia menyebutkan hanya ada 2 jenis Bank.    Bank Umum dan Bank BPR.  Timbul pertanyaan, mau kita masukkan ke mana bank pertanian ini, karena Bank Pertanian adalah Bank Khusus yang tidak ada di dalam nomenklatur UU Perbankan,  Jika di  masukan ke Bank  Umum, harus memiliki persyaratan Sbb :

  1. Harus ada penyertaan modal awal sebesar Rp 3 triliun selama masa transisi
  2. Menyiapkan infrastruktur Perbankan mulai Hardware sampai Software dari Pusat sampai tingkat Pedesaan di seluruh Indonesia.
  3. Menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan kinerja yang handal

Dalam rangka menyusun perlindungan dan pemberdayaan pertanian dibuatlah pembiayaan pertanian yang di mana Unit Khusus Pertanian yang di dalam pasal-pasalnya dikatakan bahwa: Pemerintah Pusat melalui BUMN dan Pemerintah Daerah melalui BUMD diwajibkan membentuk Unit Khusus Pertanian. Seperti PT Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI akan membentuk unit khusus pertaniannya sendiri, Dengan sistem  pelayanan sendiri , tetapi  khusus  melayani  pembiayaan pertanian Sampai dengan saat ini baru tahap tersebut  yang bisa di lakukan Pemerintah melalui kementerian Pertanian.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*