PHRI DAPAT DUKUNGAN BERBAGAI PIHAK

DSC_0179Kasus PHRI dan PT Nonbar semakin memanas sejak ditetapkannya Nur Winantyo  sebagai tersangka oleh Polda DIY. Tindakan tersebut dinilai Bonny Tello sebagai kriminalisasi. Ia pun tak segan membawa Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ke DPRD DIY guna melakukan aksi dan audiensi.

Audiensi berlangsung pada hari jum’at (10/07). H. Indra Agung Laksana, L, SE ketua DPRD DIY beserta ketiga wakil pimpinan DPRD DIY  turut hadir menerima audiensi. Diantaranya  Arif Noor Hartanto, S.IP, Hj. Rany Widayati, S.E., M.M, dan Dharma Setyawan MBA.  Selain itu, Anggota dewan, Dinas Pariwisata dan Biro Hukum turut dihadirkan.

Tuduhan pencurian hak siar pertandingan Word  Cup 2014, telah masuk ke ranah hukum. RB. Dwi Wahyu B, S.Pd, M.Si menyatakan DPRD DIY tidak dapat campur tangan urusan hukum. “Langkah-langkah DPRD hanya bisa memanggil kejaksaan untuk duduk di komisi.” yang juga komisi B tersebut meminta PHRI bercerita secara runtut agar dapat melakukan klarifikasi dengan kejaksaan. Ia berharap ketika telah bertemu kedua belah pihak, komisi dapat turut membantu menyamakan persepsi dan mendapatkan titik temu.

“Informasi dari PHRI akan menjadi konsen kami ke depan.” Ungkap Dinas Pariwisata. Perwakilan dari Dinas Pariwisata tersebut akan mengadakan pendampingan  dan lebih meningkatkan penanganan kasus PHRI.  Adapun Haryadi dari Biro Hukum menyatakan kesanggupannya mensosialisasikan secara intensif mengenahi aturan hukum.

Dalam kasus ini, Ketua PHRI Istidjab Danunegoro berkoordinasi dengan PHRI Jawa Tengah, Bali, Sumatra Utara dll. “Jateng mendengar berita somasi ini berbalik mensomasi PT Nonbar dan menganggap PT Nonbar ke PHRI adalah pemerasan.” Kata Istidjab.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Sunarto. “Hal terbaru yang kita pahami, soal lisensi Nonbar yang didaftarkan dan dicatatkan di Kementrian Hukum di tolak.”  Tutur Sunarto. “Yang jelas Nonbar tidak masuk lisensi.” Tambahnya.  Sunarto menuturkan  Apabila belum dicatatkan sebagai lisensi, maka tidak berakibat pada hukum. Harapannya kehadiran PHRI ke DPRD DIY  dapat menggugah para dewan agar mengadvokasi semua. Terakhir ia menekankan bahwa PHRI bukanlah maling. “Ini hukumnya clear tidak punya lisensi karena tidak ada hukum yang dicatatkan.”  (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*