Pimpinan DPRD DIY Berikan Keterangan Pers Soal Perdais

DSC_0086Selasa (3/3) Pimpinan DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana,SE, Arif Noor Hartanto, SIP, Hj Rany Widayati, SE, MM, Dharma Setiawan, MBA beserta Ketua Pansus Perdais Pengisian Jabatan Gubernur DIY, Slamet, SPd. Berserta Ketua Pansus Perdais Kelembagaan, Hery Sumardiyanta memberikan keterangan pers terkait Perdais tentang Kewenangan Keistimewaan DIY dan Perdais tentang Kelembagaan DIY.

Pansus Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) DPRD DIY tentang Kelembagaan sepakat membentuk lembaga AdHoc yang disebut Param Poro Projo atau Dewan Pertimbangan Daerah. Nantinya lembaga itu akan berada langsung di bawah instruksi Gubernur DIY. Param Poro Projo tersebut kemudian akan ditindaklanjuti dan diatur dengan Peraturan Gubernur (Pergub). DPRD DIY akan meminta paparan detil yang disampaikan oleh eksekutif terkait dengan draft rancangan Pergub tersebut. Sehingga DPRD DIY dapat melakukan pencermatan apakah peraturan tersebut transparan atau tidak. Keterlibatan DPRD DIY ini sangat diperlukan agar dapat berjalan lebih produkti. Pembentukan Param Poro Projo dinilai tidak akan menghabiskan dana yang besar karena Param Poro Projo tersebut bukanlah instansi teknis. Lembaga ini nantinya tidak akan berdiri sendiri. Secara struktural, kelembagaan ini akan di-breakdown dengan pembagian urusan di lima bidang keistimewaan.

Terkait dengan Pansus BA 2 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur, pansus masih membutuhkan waktu sampai pada 6 Maret 2015. Langkah-langkah yang telah ditempuh DPRD DIY agar pansus dapat berjalan sesuai jadwal, maka DPRD DIY memberi langkah pansus untuk mengadakan public hearing, mengangkat persoalan ke ranah politis/konsultasi wajib, dan menyelenggarakan harmonisasi sehingga diharapkan pada tanggal 6 Maret 2015 dapat dilaksanakan rapat paripurna. Perpanjangan tersebut dilakukan agar dalam pembahasan dicapai pemufakatan tentang perbedaan-perbedaan yang mendasar. Jika pansus masih membutuhkan waktu lagi, maka Pimpinan DPRD DIY akan memberikan kesempatan sampai ditemukan kata mufakat. Terkait dengan perpanjangan waktu yang diberikan Pimpinan DPRD DIY sampai pada 6 Maret 2015, sejauh ini Pansus telah melakukan upaya-upaya antara lain mengundang pakar-pakar terkait hal tersebut dan telah didapatkan hasil yang jelas. Selain itu, pansus telah menyelenggarakan publik hearing yaitu penyampaian aspirasi masyarakat, dan telah dicapai tujuan yang terarah. Selain itu, pada 4 Maret 2015 Pansus akan mengadakan rapat internal pansus secara marathon agar pansus ini dapat segera di rapat paripurnakan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*