Pimpinan DPRD DIY Terima Kunjungan dari KPK

Seperti diketahui, Dana Keistimewaan (Danais) 2013 telah dikucurkan dari pusat pada 27 November 2013 sebesar Rp 115 Miliar. Pada saat itu, Danais hanya cair Rp 213 Miliar. Sebab, sisa waktu yang mepet menyebabkan Pemda DIY hanya mampu merealisasikan 22 persen dari total keseluruhan. Team Leader Fungsional Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan KPK Hendrik Suhendro mengatakan, kedatangan KPK kali ini bukanlah upaya penindakan melainkan upaya pendampingan terhadap mekanisme penggunaan Danais. Menurut Hendrik Undang – Undang Keistimewaan (UUK) No. 13 Tahun 2012 sebenarnya sudah mengamanatkan adanya mekanisme pengawasan Danais yang dikoordinatori oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam level perencanaan. Namun, hal itu tidak cukup karena pada kenyataanya Mendagri tidak mungkin turun langsung ke lapangan untuk mencermati realisasi anggaran satu persatu. “Karenanya kami mendorong adanya perancangan payung hukum yang lebih detail dalam hal pengawasannya. Kami masih proses klarifikasi dan verifikasi dokumen – dokumennya. Sekarang sedang kami konstruksikan, kami kumpulkan dulu dokumennya untuk dipelajari lebih lengkap,” terang Hendrik. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana berkomitmen akan merancang lima Perdais turunan dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akademisi dan Kementrian Hukum dan HAM. Hal itu agar Perdais yang dihasilkan bisa menjadi pedoman yang jelas dalam penggunaan Danais. Yoeke menargetkan minimal tiga Raperda Perdais turunan itu bisa diselesaikan sebelum pergantian periode anggota DPRD DIY pada akhir Agustus mendatang. “Kalau tidak bisa lima, ya setidaknya dua atau tiga Raperda turunan harus jadi,” tuturnya. (hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*