PRESS RELEASE LEMHI WILAYAH DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI) melakukan unjuk rasa di DPRD DIY, Selasa (2/5/2017). LEMHI diterima oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol, Budi Nugroho. Dalam sambutannya, Budi menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa ini akan diteruskan kepada DPRD DIY.”Jadi Saudara tidak perlu khawatir, walaupun yang menerima kami dari Setwan, namun semua yang menjadi aspirasi Saudara-saudara sekalian pasti kami tindaklanjuti dan kami sampaikan kepada beliau-beliau”, jelas Budi.

Dalam tuntutannya yang dibacakan oleh salah satu mahasiswa membacakan press realeas LEMBHI WILAYAH DIY.

Pendidikan pada umumnya merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter), pikiran (intelektual) dan jasmani selaras dengan alam dan masyarakatnya. Ini menjadi dasar mengapa pendidikan selalu menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Tak terkecuali Bangsa Indonesia, telah termaktubkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke-4 bahwa membentuk serta mencerdaskan kehidupan bangsa adalah juga termasuk menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa. Hal ini menegaskan bahwa pendiri bangsa berkomitmen untuk membangun negara dengan pendidikan yang ideal dan sesuai dengan karakter bangsa. Dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 kembali menegaskan bahwa pendidikan yang dicita-citakan oleh pendiri Bangsa adalah pendidikan yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, nilai-nilai agama dan persatuan Bangsa yang mana ini merupakan dasar dari karakter pendidikan Indonesia. Menjadi suatu seharusan bagi kita masyarakat Indonesia khususnya pegiat pendidikan mengetahui dan memahami hal terse but.

Dewasa ini, pendidikan Indonesia seperti kehilangan arah. Pendidikan Indonesia yang seharusnya berkarakter seperti apa yang dicita-citakan pendiri bangsa, perlahan seperti terkikis ciri khas / karakter pendidikannya. Banyaknya praktik “[ual-beli” pendidikan juga turut serta menambah permasalahan pendidikan di Indonesia, seperti sering kita dengar di media massa adanya praktik jual-beli bangku/kuota calon peserta didik, jual-beli ijazah, dan lain sebagainya yang mana ini justru merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan dunia Pendidikan yang Ideal. Pendidikan dijadikan seperti perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan semata. Sistem Pendidikan Nasional yang sampai saat ini belum mencapai titik memuaskan, dengan tidak konsistennya pemerintah dalam menerapkan kurikulum, tidak meratanya fasilitas maupun kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, minimnya anggaran untuk bidang pendidikan, dan banyaknya lembaga pendidikan yang masih belum transparan menjadikan raport merah untuk Sistem Pendidikan Nasional. Maraknya tawuran pelajar akhir-akhir ini menjadi salah satu cermin kaum muda penerus bangsa, dan tidak maksimalnya pemerintah dalam menerapkan UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam hal pendidikan berkarakter berbasis menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berakhlak mulia. Jatah 20
dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan dianggap tidak maksimal ditambah lagi tidak tepat sasaran atau hilang entah kemana. Seperti yang dikutip di Indonesian Corruption Watch (ICW) selama satu dasawarsa terakhir mengenai kasus korupsi di bidang pendidikan, indikasi kerugian negara sebesar Rp. 610 Miliar dengan jumlah tersangka 479 orang, maka 20 anggaran pendidikan tersebut sudah pasti tidak tepat sasaran. Berbeda halnva dengan Jerman yang memprioritaskan anggaran belanja negaranya untuk bidang pendidikan, menyebabkan Jerman menjadi salah satu negara favorit untuk menganyam pendidikan. Pada ranah mahasiswa, dimana mahasiswa haruslah menjunjung tinggi independensi, pada saat ini telah banyak kasus intervensi pihak lain terhadap organisasi kemahasiswaan, yang mana hal ini justru bertentangan dan mengganggu independensi mahasiswa itu sendiri.

Berkenaan dengan pemaparan diatas, bentuk kepedulian dan keprihatinan kami atas Sistem Pendidikan Indonesia, Atas nama Tuhan Yang Maha Esa

LEMHI (LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA HUKUM INDONESIA) WILAYAH DIY DAN MAHASISWA
HUKUM DIY, MENYATAKAN :

  1. Menolak Pendidikan yang berdasarkan kepentingan korporat, karena bertentangan dengan amanat cita-cita Pendidikan Bangsa
  2. Mendesak Pemerintah untuk menciptakan Sistem Pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas, guna terciptanya Kurikulum yang mencerdaskan dan konsisten
  3. Mendesak Pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang merata, agar terciptanya Pendidikan yang berkeadilan
  4. Memastikan bahwa dana/anggaran Pendidikan harus sesuai dengan sasarannya
  5. Mendesak Pemerintah untuk menjamin lembaga-Iembaga Pendidikan yang transparan

BEM FH UNIV. AHMAD DAHLAN
BEM FH UNIV. ATMAJAYA YOGYAKARTA
BEM FH UNIV. JANABADRA YOGYAKARTA
BEM FH UNIV WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
BEM FH UNIV. MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
BEM FH UNIV. PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA
LEM FH UNIV. ISLAM INDONESIA
DEMA FSH UNIV. ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
DEMA JUSTISIA FH UNIV. GADJAH MADA

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*