Press Rilis Aksi KAMMI DIY Melawan Tirani Hukum

Jogja, dprd-diy.go.id – Sabtu, (26/5/2017) KAMMI berdemo di depan DPRD DIY. Dalam demonya Koordinator KAMMI membacakan tuntutannya.

“Sudah 19 tahun reformasi berjalan, namun belum ada hasil yang signifikan dari berbagai hal yang dituntut oleh mahasiswa pada 19 tahun yang lalu. Pilihan bangsa Indonesia untuk mengambil jalur demokrasi sebagai suatu sistem yang dianggap bisa untuk menjawab tantangan bangsa ini kedepan tampaknya belum bisa sepenuhnya dipahami oleh para penegak hukum terutama oleh aparat kepolisian. Refonnasi menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia menginginkan suasana negara yang dipenuhi dengan nilai-riilai demokratis yang berarti selalu menjunjung tinggi Hak Asasi.

Manusia dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tindakan represif kepolisian terhadap KAMMI yang berujung dengan pemukulan terhadap ketua Umum dan beberapa orang aktivis KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) pada hari Rabu, (23/5/20/2017) menjadi bukti
nyata pelanggaran pihak aparat kepolisian terhadap nilai-nilai Demokrasi yang menjadi inti dari agenda Refonnasi. Penggerusan terhadap nilai -nilai demokrasi ini merupakan kemunduran yang terjadi karena tidak adanya kesadaran dari para penegak hukum terutama kepolisian untuk
menjunjungtinggi hak -hak dasar warga negara.

Dilain hal kita melihat upaya untuk melakukan reformasi hukum juga masih jauh dari kenyataan, mengapa tidak? Kasus K.KN (korupsi,Kolusi dan Nepotisme) masih menjadi persoalan pelik yang terus mendera bangsa ini.Kasus-kasus korupsi besar seperti Mega Skandal BLBI, Century dan E-KTP
sampai sekarang belum ada kejelasan penyelesaiannya. Kasus-kasus itu terkesan seperti hilang tanpa ada keinginan oleh para penegak hukum untuk menyelesaikannya. Perlakuan tidak adil terhadap warga negara juga dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal ini dapat dilihat dari sikap tidak tegas aparat kcpolisian terhadap massa demonstran Ahok yang melakukan aksi sampai Pagi di depan Lapas Cipinang sedangkan massa dari KAMMI yang sedang mengkritisi jalannya pemerintahan langsung ditindak dengan represif. Padahal di dalam konstitusi yang diatur di dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 menyatakan “bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya”

Berdasarkan berbagai persoalan yang telah dijabarkan diatas, maka KAMMI Wilayah DIY menyatakan sikap :

  1. Mengutuk Keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
  2. Menilai kepolisian telah berlaku tidak adil terhadap massa aksi KAMMI. Hal ini bisa dilihat dari pembiaran kepolisian terhadap massa aksi ahok yang melakukan aksi hingga malam hari di depan LP Cipinang
  3. Merninta pemerintahan Jokowi untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa dalam penyelesaian kasus -kasus korupsi besar seperti BLBI, Century dan E-KTP
  4. Menuntut pemerintah menindak tegas polisi yang melakukan aksi pemukulan terhadap Ketua PP KAMMI dan sejurnlah aktivis KAMMI
  5. Menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan hukum tanpa ada tebang pilih kepada setiap warga negara sehingga memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*