Prodi Ilmu Pemerintahan UMY keluarkan Petisi “Save Our Jogja With Love”

Kamis, (30 Oktober 2014), dalam kesempatan Audiensi kali ini di hadiri Pimpinan  DPRD DIY Arif Noor Hartanto didampingi oleh Dharma Setiawan, dan beberapa anggota dewan menerima kunjungan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Prodi IP UMY) guna membahas isu kekerasan dan vandalisme remaja di Yogyakarta. Audiensi ini dihadiri oleh lima orang perwakilan dari fraksi-fraksi DPRD DIY dan delapan orang dari Prodi IP UMY.

Dosen Prodi IP UMY, Isnaini Muallidin memulai diskusi pada pagi ini dengan mengajukan beberapa hal untuk dibahas dalam audiensi ini yang dinamakan sebagai Petisi “Save Our Jogja With Love”, yakni sebagai berikut:

  1. Ada kegelisahan dari akademisi dan mahasiswa mengenai isu kekerasan dan vandalisme di kalangan remaja Yogyakarta.
  2. Mereview kembali UU tentang ketertiban masyarakat yang mengatur tentang keamanan.
  3. Adanya fenomena pergeseran budaya dari tradisional menjadi kapitalistik menyebabkan terjadinya kesenjangan dan maraknya kekerasan di Yogyakarta. Bagaimana upaya proaktif dan preventif untuk mengembalikan Yogyakarta menjadi damai dan “Berhati Nyaman”?
  4. Menghimbau ketahanan lingkungan dalam masyarakat

 

Menanggapi tersebut DPRD Provinsi DIY prihatin Isu sudah merata mengenai adanya gang remaja yang meresahkan tersebut berjumlah delapan gang, bukan hanya dua. Dengan adanya kondisi keamanan seperti ini, tentu perlu tindakan yang tegas untuk menindak pelaku kejahatan. DPRD DIY juga mengapresiasi UMY atas inisiatif pembuatan posko terkait dengan tindak kekerasan.

Menanggapi soal peraturan, peraturan perundang-undangan yang ada, sudah cukup lengkap dan sudah ada peraturan yang menangani masalah tersebut.

Yogyakarta sebagai Kota pendidikan sebenarnya adalah welfare state seperti Melbourne di Australia dan Cornell di Amerika Serikat. Indeks Pembangunan Manusia di Yogyakarta termasuk yang tertinggi meskipun tingkat pendapatannya tergolong rendah. Generasi muda (18-30 tahun) di sini sangat dominan. Oleh karena itu, perlu gerakan moral yang diperkuat agar Jogja Berhati Nyaman terlaksana. Ini membutuhkan adanya dorongan dari institusi dan lingkungan yang mendukung. Jika mengambil pendekatan yang mengedepankan hukum, Yogyakarta perlu penjara anak-anak. Karena harus menyesuaikan dengan psikologis anak-anak. Aspek kesadaran untuk berubahlah yang harus dikedepankan. Sehingga, pendekatan dalam menangani masalah tersebut juga dibedakan, seperti proses peradilan dan sebagainya. Tindakan preventif terkait dengan masalah ini adalah dengan membuat program-program yang dapat mengakomodasi pemuda yang sedang mencari jati diri tersebut. Perlu adanya ruang publik bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Penyelenggaraan pendidikan juga harus berbasis kebudayaan.

Tapi kita perlu mawas diri, harus mengetahui kultur lokal pula. Selain itu, rumah sebagai tempat membangun nilai-nilai juga harus digalakkan kembali. Karena kontrol orang tua kepada anaknya saat ini sudah mulai berkurang. Selanjutnya, permasalahan ini akan didiskusikan lebih spesifik pada kesempatan yang akan datang dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang mengurus permasalahan ini. (hms.az)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*