Public Hearing LKPJ AMJ Gubernur DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur DIY Periode 2012-2017 disampaikan secara terbuka dalam rapat pada hari Kamis (20/7/2017) di ruang Rapur lantai 2. Narasumber pada rapat ini yaitu 3 orang pakar, Marita dan C. Ambar Pujiharjanto selaku dosen UPN “Veteran” Yogyakarta, dan Bambang Sutopo. Rapat yang dipimpin oleh Arif Setiadi tersebut diharapkan dapat membuahkan masukan-masukan dari LSM maupun narasumber atau tamu undangan lain untuk dijadikan evaluasi RPJMD 2012-2017 dan bahan rekomendasi untuk membuat kegiatan pada periode berikutnya.

Rapat dibuka dengan paparan dari eksekutif mengenai LKPJ AMJ 2012-2017 yang disampaikan oleh perwakilan dari Bappeda. Paparan yang disampaikan berisikan beberapa slot yaitu mengenai capaian kinerja, pelaporan atas pelaksanaan pembangunan berdasarkan RPJMD, pengelolaan pendapatan daerah, dan lain-lain yang bersangkutan dengan kegiatan Gubernur selama 5 tahun. Didalam capaian kinerja tercatat bahwa terjadi peningkatan dalam setiap sektornya. Misalnya dalam perekonomian daerah. Melalui semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif di DIY membuahkan hasil signifikan sebagai berikut, pendapatan perkapita masyarakat DIY meningkat, penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran pun berangsur menurun. Sedangkan dalam sektor pariwisata, aspek daya saingnya kian meningkat. Secara trend pariwisata DIY sudah naik, tapi masih perlu diperhatikan agar setiap tujuan pariwisatanya tecapai. Selain itu Bappeda juga memaparkan capaian yang tidak bisa diperbandingkan mengenai rerata lama sekolah. Capaian rerata lama sekolah tidak lagi menjadi faktor penghitung dalam IPM dikarenakan BPS melakukan redesain metodologi perhitungannya dengan basis kelompok yang berbeda pada tahun 2016 keatas.

Setelah eksekutif memaparkan LKPJ secara singkat. Rapat dilanjutkan dengan masukan yang diberikan oleh pakar pertama yaitu C.Ambar Pujiharjanto dari Fakultas Ekonomi UPN “Veteran”Yogyakarta. Ambar mencatat terdapat 4 point yang perlu di cermati. Yang pertama mengenai angka pengangguran yang tercatat memang mengalami penurunan, dan secara angka DIY dibawah angka Nasional. Namun angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2017. Pertumbuhan UMKM DIY yang cukup signifikan dapat menjadi pemicu untuk menutupi angka pengangguran yang meningkat tersebut. Kedua, Indeks ketimpangan pendapatan dan wilayah. Diluar ketimpangan pembangunan wilayah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas utama yaitu pengelolaan dan alokasi dana anggaran daerah. Ketiga, mengenai Pariwisata. Pakar memantau, DIY masih menjadi tujuan utama destinasi pariwisata di Indonesia. Oleh karenanya, perlu diadakan pembinaan dan pendampingan tiap destinasi mengingat daya saing pariwisata yang meningkat. Yang terakhir mengenai pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi catatan sesuai dengan paparn LKPJ yaitu BPD, anindya dan tarumatani. Alokasi sumber dana BPD cukup besar dan menghasilkan return yang besar sehingga dapat menjadi dana perimbangan bagi yang lain yang masih mendapatkan dana yang cukup kecil.

Setelah pemaparan dari Ambar, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dengan para undangan. Yang pertama yaitu tanggapan dari Pusat Studi Pancasila yang menanyakan tentang tiga hal. Pertanyaannya antara lain mengenai kejelasan konsepsi dan kerangka dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, peran pemerintah daerah dalam ruang lingkup dalam membentuk suatu laporan pemda yang dapat merepresentasikan semua elemen kabupaten, serta masukan terkait dengan paradigma pembangunan di DIY untuk diturunkan dengan lebih jelas dalam bentuk kebijakan, program, maupun indikator. Yang kedua yaitu pertanyaan dan tanggapan dari IDEA (Ins. For Dev&Econ Analisys) yang secara garis besar bertumpu pada bidang pariwisata, budaya, pendidikan, dan kemiskinan di DIY. Kebudayaan Jogja yang beragam dengan kemajemukan agama dan etnis seharusnya dapat diangkat juga menjadi keistimewaan DIY, hal ini juga berkaitan dengan pertanyaan mengenai dana keistimewaan apakah ada pengalokasian untuk hal dan isu terkait dengan kemajemukan di DIY. Perwakilan dari IDEA juga menyarankan agar adanya keterlibatan dan kerjasama antarstakeholders terkait isu kemajemukan. Yang ketiga yaitu tanggapan dan masukan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang menyampaikan apresiasi kepada Pemda DIY atas segala bantuan dan perhatiannya pada nelayan. Namun, ada hal diluar angka yang menjadi beban bagi para nelayan yaitu mengenai perizinan. Perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia memberi saran agar dibentuknya lembaga khusus yang dapat mengurus perhubungan laut, agar keresahan para nelayan dapat ditampung dan dapat diselesaikan.

Yang terakhir yaitu tanggapan dari perwakilan IRE (Ins. For Research Empowerment) yang mengemukakan hasil penelitian mereka terkait ketimpangan desa-kota di DIY. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola pengeluaran dan pendapatan yang berbeda antara desa dengan kota, adanya keterbatasan fasilitas produksi di desa yang dapat berimplikasi pada peningkatan kemiskinan, adanya alih fungsi lahan yang tidak maksimal, serta adanya pelayanan publik dan kualitas SDM yang timpang antara desa dengan kota. IRE menyarankan agar ada integrasi dana antara dana pemerintah desa dengan dana keistimewaan untuk dapat meningkatkan peran desa, karena nyatanya kini di pedesaan sedang tumbuh subur desa wisata dan desa budaya yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Seluruh tanggapan, saran, dam pertanyaan di tampung dan ditanggapi oleh Pemda yang dirangkum secara keseluruhan, mengenai LKPJ Gubernur di dalamnya sudah dicantumkan dengan jelas terkait kebijakan umum dan program-program yang dapat diunduh pada website Bappeda. Mengenai sektor pariwisata, sudah banyak upaya yang dilakukan Pemda untuk melakukan akselerasi pariwisata DIY, antara lain dengan pemberian sertifikat pada pelaku pariwisata, pengembangan desa wisata dan desa budaya, dan upaya untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan dengan menyelenggarakan berbagai event maupun festival. Mengenai masukan dan tanggapan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia serta dari IRE ditampung dan sudah di elaborasi dengan jawaban sebelumnya.
Selanjutnya yaitu tanggapan dari Pansus yang disampaikan oleh Huda Tri Yudiana, S.T menambahkan materi yang telah disampaiakan tentang LKPJ bahwa standing position dari Pansus adalah membantu Gubernur terkait hal-hal yang belum mendapat pencapaian yang maksimal.

Rapat diteruskan dengan pemaparan materi dari Marita selaku akademisi dari Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta yang mengkritisi mengenai LKPJ 2012 – 2017. Beliau banyak menyoroti perihal data yang tidak konsisten, data yang tidak diinterpretasikan, serta data yang kurang menghimpun seluruh Kabupaten di DIY agar bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan. Adanya beberapa kelemahan data tersebut dikatakan dapat menyebabkan pemerintah tidak jitu dakan membuat keputusan dan kebijakan, karena data adalah dasarnya. Setelah Ibu Mareta memberikan penjelasan, dilanjutkan oleh Bambang Sutopo, akademisi UMY menambahkan tanggapannya mengenai paparan eksekutif. Bambang menjelaskan bahwa DIY memiliki 3 keunggulan, yaitu kawasan budaya, kawasan pariwisata, dan kawasan pendidikan. Ketiga point ini memiliki fokus yang berbeda, misalnya saja pariwisata yang fokusnya untuk hiburan, dan pendidikan yang menuntut program-program yang lebih formal. Kecepatan pembangunan infrastruktur DIY dinilai tidak selaran dengan kondisi pariwisata dan sarana pendidikan yang ada. Salah satu kasusnya masih banyak kondisi jalan, yang tidak aman untuk dilewati wisatawan. Oleh karena itu, Bambang mengimbau untuk semua pihak perlu bekerja keras dalam setiap sektor demi mempertahankan keunggulan-keunggulan yang ada. Dan politisi-politisi DIY harus mampu mendorong program-program yang efektif.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*