Public Hearing Raperda DAS

IMG_0347Yogyakarta DPRD-DIY (3/08/2016) mengadakan Public Hearing tentang Raperda Daerah Aliran Sungai (DAS). Kegiatan ini dipimpin langsung ketua pansus Anton Prabu Semendawai, SH didampingi oleh wakilnya H. Sukamto, SH. Diadakanya Public Hearing ini mengingat pentingnya pembahasan dan pemahaman lebih terhadap seluruh warga DIY terkait banyaknya kebutuhan air bersih untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini menyebabkan tim pansus harus lebih ekstra dalam melakukan observasi sekaligus merancang Perda yang bertujuan melindungi DAS di DIY.

Anton Prabu Semendawai, SH menyampaikan permasalahan DAS sudah diatur dalam UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kebutuhan air yang semakin meningkat serta kurangnya daerah resapan air khususnya di wilayah kota yang menyebabkan tim pansus harus lebih ekstra dalam membahas permasalahan DAS. “apalagi seiring maraknya pembangunan hotel dan apartemen di DIY.”Ungkap Anton Prabu.

Gatot Setiadi perwakilan dari eksekutif menambahakan bahwa pihak eksekutif juga ikut menginisiatifkan tentang permasalahan DAS. Gatot Setiadi berharap adanya tim pansus mampu membantu dalam permasalahan DAS. Adapun Prof. Dr. Totok Gunawan selaku narasumber menjelaskan lebih rinci tentang DAS.  Ia memaparkan perbedaan antara DAS dan sungai, pengelolaan DAS dalam segala aktifitasnya, ruang lingkup dan tujuan pengelolaanya, serta bagaimana mengelola konsep DAS pada umumnya. Supaya masyarakat lebih mudah dalam memahami DAS, Totok Gunawan mengibaratkan DAS sebagai manusia atau tubuh, sedangkan sungai sebagai anggota tubuh. “Jadi sungai itu berada dalam DAS bukan sebaliknya.” Jelasnya.

Selanjutnya Totok Gunawan menjelaskan pembagian terdapat empat DAS, yakni DAS Serang, DAS Bribin, DAS Progo dan DAS Opak Oyo. Menanggapi pernyataan Totok Gunawan tersebut masyarakat sepakat. Namun masyarakat melihat payung/sanksi hukum masi lemah. Kelemahan payung/sanksi hukum tersebut dilihat dari terjadinya pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Dapat dilihat juga banyaknya Perda yang sudah ada namun sanksi hukumnya masih lemah, ungkap Taufik. Mendapatkan tanggapan seperti itu Totok menjawab bahwa setiap SKPD sudah ada sanksinya, jadi jika membuat sanksi baru maka itu bukanlah ranahnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*