Public Hearing Raperda Perlindungan Anak

Jogja, dprd-diy.go.id – Jum’at, (17/11/2017) mengadakan Public Hearing tentang Perda Perlindungan Anak. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh ketua pansus BA NO. 39 tahun 2017 Nur Sasmito dari Fraksi PKS yang berlangsung di gedung Rapur Lantai 2 DPRD DIY. Diadakannya Public Hearing ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan kedudukan anak serta melihat jaminan bagi anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya. Pelaksanaan Public Hearing juga diharapkan menuju mempunyai peraturan daerah yang benar-benar mampu dioperasionalkan dan bermanfaat dalam rangka perencanaan perlindungan anak dengan bantuan dari kehadiran beberapa elemen masyarakat.

Dalam Public Hearing ini dihadiri oleh beberapa pihak yakni Pemerintah Daerah DIY, Istansi Vertikal, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi/Universitas/Pusat Studi/Organisasi/LSM yang akan berpartisipasi dalam menyampaikan masukan dan klarifikasi terkait Perda Perlindungan Anak. Nur Sasmito menyatakan harapannya agara DIY menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak, baik yang kurang beruntung apalagi yang beruntung. Sehingga nanti harapannya semua bisa bahagia dan bisa mempunyai masa depan yang terang.

Perwakilan dari eksekutif selaku pemberi klarifikasi terkait pertanyaan yang datang dari audiens, menyapaikan bahwa prinsip Raperda adalah bagaimana agar bisa melindungi anak-anak, disini diatur bagaimana kewajiban pemerintah daerah, bagaimana kewajiban dari keluarga, bagaimana kewajiban dari masyarakat, sehingga pemerintah harus hadir untuk menjamin bahwa pemerintah bisa memenuhi hak-hak anak. Jadi jangan memiliki kekhawatiran, karena justru kehadiran Raperda ini berisikan sebagian hak-hak anak yang akan dipenuhi oleh pemerintah.

Selanjutnya, Sari Murti Widyastuti Yosephine, SH menambahkan ada beberapa hal yang  mendasar yang diyakini perlu perhatian kita bersama dalam rangka menyempurnakan Draft Raperda untuk melindungi anak bukan untuk membebani anak. Beliau memahami bahwa apa yang telah disampaikan oleh para audiens dan eksekutif tadi, sebetulnya menghendaki alamat norma yang dituangkan dalam raperda ini pertama adalah pada negara, lalu yang kedua untuk orang tua, lalu yang tidak boleh dilewatkan juga adalah masyarakat yang ikut ambil bagian didalam melindungi anak.

Menanggapi pernyataan dari beberapa gagasan yang telah disampaikan pada forum Public Hearing Nr Susmanto menyampaikan, bahwa tim pansus akan melanjutkan pembahasan para rapat selanjutnya berdasarkan kalrifikasi beserta masukan yang telah diterima pada pertemuan kali ini, terkait penyempurnaan Peraturan Daerah (PERDA) perlindungan anak. (VFN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*