Public Hearing Raperda Tentang Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Orang

DSC_0551Perdagangan manusia adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, modus-modus yang dilakukan penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan , penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya; pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Menurut data e-perlindungan Kemlu, selama kuartal pertama tahun ini telah terjadi peningkatan hingga 73% atau sebanyak 109 kasus, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bahwa sebagai upaya untuk mencegah dan menangani masalah perdagangan orang maka perlu dibuat kebijakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Orang dan

Perda ini meraupkan perda inisiatif dari Dewan, sebagai pengusul komisi D DPRD DIY. Sebagai cara dewan untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat di Rapur lantai 2 DPRD DIY di selenggarakan public hearing yang  bertujuan menjaring aspirasi masyarakat terkait Raperda Tentang Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Orang.

Pimpinan dewan H Yoeke Indra Agung L, SE membuka public hearing kemudian di lanjutkan oleh Erwin Nizar, S. Psi anggota komisi D serta hadir anggota dewan Hj. Ranny W. R, SE, MM, Wahyono. SH, Arif Rahman Hakim.

Acara ini terbuka untuk masyarakat dan publik hearing kali ini di siarkan langsung melalui TVRI sehingga dapat terbuka selebar-lebarnya masyarakat dapat merespon rancangan perda ini untuk kepentingan masyarakat dalam permasalahan perdagangan orang. Dewan juga memperhatikan masukan diantaranya mengenai umur minimal seorang atau anak untuk dapat bekerja apabila terlalu muda sangat tidak relevan dengan program wajib belajar 12 tahun. (hms.az)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*